Ketahanan Pangan Nasional Pasca Covid-19 Jadi Tantangan Besar

SURABAYA - Pandemi Covid-19 saat ini membawa dampak pada banyak sektor, salah satunya di sektor pertanian yang diprediksi akan menjadi trending isu ketahanan pangan.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PKKPBI) untuk merilis rekomendasi nasional terkait redefinisi peranan pemerintah dalam menangani problematika di sektor pertanian.

Rekomendasi ini juga dilatarbelakangi oleh model prediksi Covid-19 garapan guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang merekomendasikan untuk mewaspadai kelangkaan bahan pangan yang dapat berakibat pada peningkatan harga bahan pangan.

Ketua PKKPBI ITS Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng menuturkan, isu strategis yang berkaitan dengan masalah di sektor pertanian dapat dijabarkan dalam isu-isu institusional, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi.

"Ketiganya perlu diselaraskan sehingga dapat dihasilkan sistem ketahanan pertanian nasional yang mampu mengeluarkan produktivitas pertanian yang mumpuni," kata Arman, Selasa (14/4/2020).

Ia melanjutkan, kondisi bahan pangan masih terlihat normal dan aman. Penilaiannya didasarkan pada komoditi beras yang masih cukup banyak karena Indonesia sedang memasuki masa panen raya. Namun, kelangkaan yang diprediksi akan terjadi bukan hanya pada komoditi beras.

“Makanya diperlukan perencanaan dan sistem yang dapat membangun ketahanan pangan pasca Covid-19,” ucapnya.

Definisi pasca Covid-19 adalah masa setelah berlangsungnya puncak pandemi Covid-19. Membaca hasil prediksi, ia sampaikan bahwa awal atau pertengahan bulan Mei hingga Juni mendatang adalah puncak dari pandemi ini. Kesiapan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan saat itu akan bergantung dengan sistem perencanaan menajerial pertanian yang matang.

Ketahanan pangan nasional saat itu akan terwujud bila kesejahteraan petani dan kestabilan harga pangan terkendali. “Sedangkan, permasalahan kelompok tani yang tidak memiliki struktur organisasi yang optimal saat ini perlu dijadikan perhatian,” jelasnya.

Sebagai solusi, Arman mengutarakan program pemberdayaan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Upaya menunjang ketahanan pangan ini, akan terbantu dengan banyaknya SDM yang terdapat di Indonesia.

Mengambil data sampel di daerah Jawa Timur, proporsi Unit Kecil dan Menengah (UKM) di bidang agro mencapai 58,8 persen. “Besarnya proporsi mereka menunjukkan pentingnya peranan mereka,” katanya.

Dengan jumlah sebanyak itu, lanjutnya, mereka dapat memengaruhi ketersediaan bahan dan harga pangan pantas di perkotaan.

Selain kondisi SDM, masalah yang paling menonjol adalah tentang penggunaan teknologi mesin mekanis di sektor pertanian. Ketertinggalan di sektor ini membawa imbas pada bengkaknya biaya produksi.

Makanya, Arman menyarankan pengalihan subsidi pemerintah agar tidak sekadar memberikan subsidi untuk keperluan bibit, tetapi melakukan subsidi teknologi berbasis 4.0.

Setelah membangun sistemik subsidi secara presisi, petani sebagai sumber daya utama pelaku sektor pertanian, juga harus diberikan pencerdasan. “Sehingga, output-nya petani menjadi SDM yang cerdas dan adaptif terhadap kemajuan teknologi,” sambungnya.

Dalam rangka membangun terciptanya petani cerdas berbasis pengetahuan, menurut Arman, setidaknya terdapat tiga fokus program yang bisa dilakukan. “Kami menamainya SDM Fokus Program,” sebutnya.

Tiga fokusan tersebut terletak pada tangan-tangan pemerintah di Departemen Pertanian (Kementerian Pertanian), BUMN-BUMDES, serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Program ini juga dirancang seiring dengan turunnya minat generasi muda di sektor pertanian, serta ketimpangan teknologi di sektor tersebut. Langkah yang kemudian diambil untuk menjalankan SDM Fokus Program, perlu dikonsep agar dapat serta menyasar kaum muda milenial.

Rekomendasi ITS tersebut merupakan hasil perumusan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Ketahanan Pangan Pasca Covid-19 yang telah diselenggarakan oleh PKKPBI ITS secara daring.

“Kita akan sampaikan (rekomendasi) ini ke level nasional, minggu depan ke Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK via vicon (video conference),” katanya