IPW Minta Penangganan Kasus Dugaan Hilangnya Barang Bukti Narkoba Transparan
Senin, 13 Agustus 2018 - 16:12 WIB
IPW Minta Penangganan Kasus Dugaan Hilangnya Barang Bukti Narkoba Transparan
A
A
A
DENPASAR - Aparat kepolisian diminta transparan dalam menangani kasus dugaan hilangnya sebagian barang bukti narkoba dari tersangka WNA asal Rusia Rybnokov Vladimir Aleksandrovich, (44). Atas dugaan tersebut, polisi berinisial AS tersebut harus menjalani pemeriksaan di Propam Polresta Denpasar.
Berdasarkan surat perintah Kapolresta Denpasar tertanggal 1 Agustus 2018, tertulis Kapolresta Denpasar Kombes Hadi Purnomo memerintahkan AS menjadi Pama di Propam Polresta Denpasar dalam rangka pemeriksaan di Propam.
Kasus Vladimir Aleks pun sudah dilimpahkan dari penyidik kepolisian Polsek Kuta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung. Dari total lima paket barang bukti kokain seberat 4 gram yang diamankan dari tersangka, dua klip di antaranya dan buku bacaan Rusia tempat menaruh paket diduga hilang.
Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai oknum polisi yang diduga menghilangkan barang bukti narkoba di Bali harus ditindak tegas. Menurut Neta, kasus hilangnya barang bukti narkoba ini bukan yang pertama.
“Beberapa tahun lalu di PN Jakbar pernah ada kasus barang bukti narkoba yang ada di pengadilan ternyata tepung sehingga pengacara terdakwa mengatakan, pengadilan harus membebaskan terdakwa dari tuduhan sebagai bandar narkoba,” ujarnya saat dihubungi.
Dia mengatakan, terdakwa saat itu ditangkap polisi karena membawa tepung dan membawa tepung bukanlah tindak pidana. Kasus ini kemudian menghilang. (Baca juga: Edarkan Kokain di Bali, Wisatawan Asal Rusia Diringkus )
“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi Polri tentang betapa buruknya mentalitas oknum aparatur. Mereka nekat menjadi tikus yang melenyapkan barang bukti. Padahal pencurian terhadap BB (barang bukti) itu berdampak luas. Yakni tersangka bisa bebas,” katanya.
Dia menambahkan, hilangnya barang bukti menunjukkan buruknya sistem kerja Polri. “Bisa juga ada upaya memperkaya diri oknum tertentu mengingat harga barang bukti itu cukup mahal. Sebab itu oknum Kanit Reskrim itu tak hanya cukup dicopot dari jabatannya. Tapi dia harus dipecat dari polisi dan kemudian dikenakan hukuman berlapis,” tuturnya.
Menurut Neta, oknum itu juga patut dicurigai sebagai bagian dari sindikat narkoba untuk membebaskan tersangka karena hilangnya BB sebagai alat bukti. “Oknum Polisi seperti ini bahkan harus dijatuhi hukuman mati agar ada efek jera dan oknum polri yang bermain main dengan narkoba akan berpikir ulang melakukannya,” ujarnya.
Berdasarkan surat perintah Kapolresta Denpasar tertanggal 1 Agustus 2018, tertulis Kapolresta Denpasar Kombes Hadi Purnomo memerintahkan AS menjadi Pama di Propam Polresta Denpasar dalam rangka pemeriksaan di Propam.
Kasus Vladimir Aleks pun sudah dilimpahkan dari penyidik kepolisian Polsek Kuta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung. Dari total lima paket barang bukti kokain seberat 4 gram yang diamankan dari tersangka, dua klip di antaranya dan buku bacaan Rusia tempat menaruh paket diduga hilang.
Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai oknum polisi yang diduga menghilangkan barang bukti narkoba di Bali harus ditindak tegas. Menurut Neta, kasus hilangnya barang bukti narkoba ini bukan yang pertama.
“Beberapa tahun lalu di PN Jakbar pernah ada kasus barang bukti narkoba yang ada di pengadilan ternyata tepung sehingga pengacara terdakwa mengatakan, pengadilan harus membebaskan terdakwa dari tuduhan sebagai bandar narkoba,” ujarnya saat dihubungi.
Dia mengatakan, terdakwa saat itu ditangkap polisi karena membawa tepung dan membawa tepung bukanlah tindak pidana. Kasus ini kemudian menghilang. (Baca juga: Edarkan Kokain di Bali, Wisatawan Asal Rusia Diringkus )
“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi Polri tentang betapa buruknya mentalitas oknum aparatur. Mereka nekat menjadi tikus yang melenyapkan barang bukti. Padahal pencurian terhadap BB (barang bukti) itu berdampak luas. Yakni tersangka bisa bebas,” katanya.
Dia menambahkan, hilangnya barang bukti menunjukkan buruknya sistem kerja Polri. “Bisa juga ada upaya memperkaya diri oknum tertentu mengingat harga barang bukti itu cukup mahal. Sebab itu oknum Kanit Reskrim itu tak hanya cukup dicopot dari jabatannya. Tapi dia harus dipecat dari polisi dan kemudian dikenakan hukuman berlapis,” tuturnya.
Menurut Neta, oknum itu juga patut dicurigai sebagai bagian dari sindikat narkoba untuk membebaskan tersangka karena hilangnya BB sebagai alat bukti. “Oknum Polisi seperti ini bahkan harus dijatuhi hukuman mati agar ada efek jera dan oknum polri yang bermain main dengan narkoba akan berpikir ulang melakukannya,” ujarnya.
(wib)
