Jaringan GUSDURian Indonesia: Demokrasi dan Integritas Pemilu Terancam

BANTUL - Jaringan GUSDURian Indonesia turut memberi tanggapan terhadap situasi politik menjelang Pemilu 2024 dengan menyebut kondisi politik yang diperlihatkan oleh penyelengara negara telah mengancam demokrasi dan integritas pemilu.

Koordinator GUSDURianIndonesia, Alissa Wahid menyampaikan hal itu di Griya GUSDURian, Banguntapan, Bantul, DIY, Jumat (9/2/2024).



Alissa Wahid mengatakan bahwa pemilu adalah prosedur pergantian pemimpin secara demokratis. Di mana, dalam pemilu suara rakyat adalah instrumen legitimasi sekaligus untuk memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung damai, terbuka, adil dan bermartabat.

Oleh karena itu, kata Alissa, keseluruhan proses pemilu harus transparan, akuntabel dan tidak partisan sehingga hasilnya mendapat kepercayaan penuh dari publik.

Namun, lanjut Alissa, selama masa kampanye Pemilu 2024 sampai 8 Februari 2024, pihaknya telah mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu. Pelanggaran itu 58 di antaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelengara negara.

"Kondisi ini adalah ancaman terhadap integritas dan martabat pemilu yang dapat merusak demokrasi kita. Oleh karena itu, jaringan GUSDURian bertekad untuk turut mengoreksi hal ini, dan mengawal proses politik elektoral agar sejalan dengan nilai perjuangan Gus Dur yang meletakkan kemanusiaan di atas kepentingan politik," kata Alissa dalam pernyataan sikap yang dibacakannya.



Untuk itu, lanjut Alissa, jaringan GUSDURian memberikan pernyataan sikap untuk mengawal proses pemilu ini. Ada tujuh pernyataan sikap yang disampaikan oleh Alissa Wahid dan jaringan GUSDURian se-Indonesia.

"Kami menyayangkan terjadinya sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum dan selama masa kampanye terbuka Pemilu 2024, seperti pelanggaran netralitas pejabat dan aparat negara, penyalahgunaan sumber daya negara, serta perbuatan yang merendahkan martabat. Penting untuk memastikan dugaan pelanggaran tidak terjadi lagi," kata Alissa.

Kedua, lanjut Alissa, jaringan GUSDURian menuntut para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah, khususnya presiden sebagai kepala negara, para penegak hukum dan kejaksaan untuk tetap menjaga integritas, kejuruan, dan sikap netral agar proses pemilu dapat berlangsung demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.

"Penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu adalah penanda akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu," tuturnya.

"Tiga, kami mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dengan memilih sesuai hati nurani atas pertimbangan rekam jejak, bukan karena intimidasi, paksaan maupun iming-iming materi," sambung Alissa.

Keempat, Alissa meminta para penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas, keadilan dan profesionalisme selama penyelanggaraan pemilu.

Alissa juga mengajak para tokoh agama untuk tetap menjadi teladan moral serta turut mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap berpijak pada moralitas, etika, nilai-nilai kejuruan, dan kemanusiaan.

"Pemuka agama juga menjalankan peran untuk membimbing umatnya untuk ikut menjaga pemilu dalam berbagai bentuk, mulai dari menghindari ujaran kebencian hingga terlibat pengawasan pemilu di lingkungan masing-masing," ujarnya.

Selanjutnya, Alissa mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal dan memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung adil, bersih, jujur dan bermartabat, sesuai dengan demokrasi dan konstitusi.

"Terakhir, kami mengimbau semua pihak untuk menjaga situasi damai dan mencegah segala potensi konflik kekerasan," pungkasnya.

Adapun, acara ini digelar secara hybrid dan diikuti oleh sekitar 182 jaringan GUSDURian di seluruh Indonesia.