2 Perguruan Tinggi di Sukabumi Suarakan Kritik kepada Jokowi Terkait Pelanggaran Demokrasi di Indonesia
Kamis, 08 Februari 2024 - 10:30 WIB
loading...
Civitas Akademi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi menyatakan pernyataan sikap di depan kampus, Rabu (7/2/2024). Foto/MPI/Dharmawan Hadi
A
A
A
SUKABUMI - Dua perguruan tinggi di Kota Sukabumi, Jawa Barat menyuarakan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritik yang disampaikan terkait pelanggaran tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang hari pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang.
Universitas Linggabuana PGRI (Unlip) Sukabumi melalui civitas akademika yang dipimpin Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan, Asep Deni melakukan kritik terbuka melalui mimbar akademik kepada Presiden Jokowi. Mereka menilai pemerintah telah mencederai demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Unpad Bakal Turunkan Mahasiswa Jika Petisi Tak Diindahkan Presiden Jokowi
"Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah bahwa kami civitas Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, melihat, memperhatikan dan menyimak bahwa di bulan-bulan terakhir ini menjelang coblosan tanggal 14 Februari 2024 ini," ujar Asep Deni kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (7/2/2024).
Yang pertama adalah, lanjut Asep Deni, terjadi pelanggaran terhadap tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Lalu yang kedua, terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat. Dan yang ketiga, para penyelenggara negara yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif yudikatif itu terutama di eksekutif, tidak bisa menjadi contoh yang baik.
"Misalnya para pejabat seharusnya netral, ternyata tidak bisa netral, bahkan berpihak pada kelompok tertentu, golongan tertentu atau calon tertentu. Sementara di satu sisi penyelenggara lainnya seperti TNI Polri atau ASN itu diminta untuk terus netral," ujar Asep Deni.
Selanjutnya yang keempat, ujar Asep Deni, perlu adanya sikap semua elemen bangsa termasuk perguruan tinggi untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan, agar tidak terjadi permusuhan dan tercerai-berai.
Baca juga: Dituding Istana Sebagai Suara Partisan, Guru Besar UGM dan Unpad Tersinggung
Sementara itu sebelumnya, Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) juga menyikapi situasi Pemilu 2024 yang saat ini dianggap mencederai demokrasi di Indonesia. Melalui mimbar akademik, Rektor UMMI, Assoc Prof Dr Renny Sukamawani, menyatakan pernyataan sikap yang sama.
"Dinamika politik yang tampak menjelang pemilu di tahun 2024 ini perlu menjadi perhatian khusus. UMMI dengan mengusung nilai-nilai Universitas ikhlas, jujur, amanah, adil, disiplin, kerjasama, peduli dan profesional merasa terpanggil untuk menyampaikan seruan pemilu damai, jurdil dan bermartabat," ujar Renny, Senin (5/2/2024).
Saat ditanya sikap Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 ini, Reni yang mengacu pada sikap pimpinan Muhammadiyah, mengungkapkan ada ketidaknetralan dan adanya keberpihakan kepada Gibran Rakabuming yang menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo,
"Pimpinan pusat (PP) sudah jelas dan kita mengacu kepada pimpinan pusat. Termasuk yang kita sampaikan tidak memihak kepada siapa pun, netral dan mendukung pemilu jurdil (jujur, adil) dan bermartabat," ujar Reni.
Universitas Linggabuana PGRI (Unlip) Sukabumi melalui civitas akademika yang dipimpin Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan, Asep Deni melakukan kritik terbuka melalui mimbar akademik kepada Presiden Jokowi. Mereka menilai pemerintah telah mencederai demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Unpad Bakal Turunkan Mahasiswa Jika Petisi Tak Diindahkan Presiden Jokowi
"Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah bahwa kami civitas Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, melihat, memperhatikan dan menyimak bahwa di bulan-bulan terakhir ini menjelang coblosan tanggal 14 Februari 2024 ini," ujar Asep Deni kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (7/2/2024).
Yang pertama adalah, lanjut Asep Deni, terjadi pelanggaran terhadap tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Lalu yang kedua, terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat. Dan yang ketiga, para penyelenggara negara yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif yudikatif itu terutama di eksekutif, tidak bisa menjadi contoh yang baik.
"Misalnya para pejabat seharusnya netral, ternyata tidak bisa netral, bahkan berpihak pada kelompok tertentu, golongan tertentu atau calon tertentu. Sementara di satu sisi penyelenggara lainnya seperti TNI Polri atau ASN itu diminta untuk terus netral," ujar Asep Deni.
Selanjutnya yang keempat, ujar Asep Deni, perlu adanya sikap semua elemen bangsa termasuk perguruan tinggi untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan, agar tidak terjadi permusuhan dan tercerai-berai.
Baca juga: Dituding Istana Sebagai Suara Partisan, Guru Besar UGM dan Unpad Tersinggung
Sementara itu sebelumnya, Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) juga menyikapi situasi Pemilu 2024 yang saat ini dianggap mencederai demokrasi di Indonesia. Melalui mimbar akademik, Rektor UMMI, Assoc Prof Dr Renny Sukamawani, menyatakan pernyataan sikap yang sama.
"Dinamika politik yang tampak menjelang pemilu di tahun 2024 ini perlu menjadi perhatian khusus. UMMI dengan mengusung nilai-nilai Universitas ikhlas, jujur, amanah, adil, disiplin, kerjasama, peduli dan profesional merasa terpanggil untuk menyampaikan seruan pemilu damai, jurdil dan bermartabat," ujar Renny, Senin (5/2/2024).
Saat ditanya sikap Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 ini, Reni yang mengacu pada sikap pimpinan Muhammadiyah, mengungkapkan ada ketidaknetralan dan adanya keberpihakan kepada Gibran Rakabuming yang menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo,
"Pimpinan pusat (PP) sudah jelas dan kita mengacu kepada pimpinan pusat. Termasuk yang kita sampaikan tidak memihak kepada siapa pun, netral dan mendukung pemilu jurdil (jujur, adil) dan bermartabat," ujar Reni.
(shf)
Lihat Juga :
