Tak Kantungi Izin Kampus, Ajakan Diskusi Agar UNY Bersikap Dibubarkan Rektorat
Rabu, 07 Februari 2024 - 08:14 WIB
loading...
UNY jadi sorotan setelah rektorat mengeluarkan keputusan untuk membubarkan ajakan diskusi yang diajukan oleh mahasiswa pada hari Selasa (6/2/2024). Foto/Erfan Erlin/MPI
A
A
A
YOGYAKARTA - Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menjadi pusat perhatian setelah rektorat mengeluarkan keputusan untuk membubarkan ajakan diskusi yang diajukan oleh mahasiswa pada hari Selasa (6/2/2024). Alasan yang diberikan adalah kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak rektorat.
Pihak rektorat UNY menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan pernyataan sikap sebagaimana kampus-kampus lainnya, dan menyatakan bahwa tidak ada tekanan dari luar yang mempengaruhi sikap mereka terhadap perkembangan demokrasi.
Awalnya, pesan poster berantai di media sosial menyebarkan ajakan untuk menghadiri diskusi dengan tema "Seruan Konsolidasi: Mengundang Dosen, Mahasiswa, dan Seluruh Sivitas Akademika UNY. Sadarkan Rakyat dari Pesta Demokrasi yang Dinodai secara Terang-terangan". Acara ini direncanakan berlangsung di Teras Rektorat UNY pada jam 13.00 WIB.
Namun, rencana tersebut terganjal ketika pihak kampus membubarkan acara dengan alasan tidak mengantongi izin resmi. Meskipun perwakilan mahasiswa berusaha berdiskusi dengan pihak rektorat, namun akhirnya acara tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Baca Juga: Keren! Mahasiswa UNY Rancang Transportasi Ramah Lingkungan
Ketua BEM UNY, Farras Raihan, menjelaskan bahwa ajakan tersebut bukanlah demonstrasi, melainkan diskusi terbuka. Mereka berharap para dosen dan guru besar dapat ikut serta dalam diskusi untuk membahas situasi demokrasi saat ini.
"Kami mengajak dosen dan guru besar yang ilmunya pasti jauh di atas kami untuk turut berdiskusi. Harapannya bagaimana UNY menyikapi situasi demokrasi saat ini dan menyatakan keberpihakannya," ungkap Farras.
Meskipun mahasiswa telah mengajukan permohonan izin sehari sebelumnya, namun ada intimidasi yang dilakukan oleh beberapa dosen melalui media sosial, yang mengancam akan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang ikut dalam acara tersebut.
Meskipun demikian, sejumlah mahasiswa tetap berkumpul di sekitar rektorat pada hari Selasa. Namun, upaya mereka untuk melanjutkan diskusi juga ditolak oleh pihak keamanan kampus.
Saat mahasiswa ditemui oleh Sekretaris Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, Alumni UNY, Prof Guntur, ia menanyakan maksud dan izin kegiatan tersebut.
Guntur menjelaskan bahwa setiap kegiatan kemahasiswaan harus memiliki izin resmi, dan jika sudah mengantongi izin, pihak kampus akan mendukung kegiatan tersebut.
"Ini kegiatan apa? Mana izinnya? Mana proposalnya? Kalau ada izinnya, rektorat malah bisa mendanai dan ada dosen yang mendampingi. Kalau tidak ada izinnya, nanti saya serahkan ke bapak-bapak sekuriti," tutur Guntur di hadapan mahasiswa.
Keputusan rektorat UNY ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan akademik dan partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan pendapat mereka di lingkungan kampus.
Meskipun izin resmi diharapkan, banyak yang merasa bahwa tindakan ini menghambat ruang diskusi dan menekan mahasiswa yang ingin berpartisipasi aktif dalam kehidupan kampus.
Pihak rektorat UNY menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan pernyataan sikap sebagaimana kampus-kampus lainnya, dan menyatakan bahwa tidak ada tekanan dari luar yang mempengaruhi sikap mereka terhadap perkembangan demokrasi.
Awalnya, pesan poster berantai di media sosial menyebarkan ajakan untuk menghadiri diskusi dengan tema "Seruan Konsolidasi: Mengundang Dosen, Mahasiswa, dan Seluruh Sivitas Akademika UNY. Sadarkan Rakyat dari Pesta Demokrasi yang Dinodai secara Terang-terangan". Acara ini direncanakan berlangsung di Teras Rektorat UNY pada jam 13.00 WIB.
Namun, rencana tersebut terganjal ketika pihak kampus membubarkan acara dengan alasan tidak mengantongi izin resmi. Meskipun perwakilan mahasiswa berusaha berdiskusi dengan pihak rektorat, namun akhirnya acara tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Baca Juga: Keren! Mahasiswa UNY Rancang Transportasi Ramah Lingkungan
Ketua BEM UNY, Farras Raihan, menjelaskan bahwa ajakan tersebut bukanlah demonstrasi, melainkan diskusi terbuka. Mereka berharap para dosen dan guru besar dapat ikut serta dalam diskusi untuk membahas situasi demokrasi saat ini.
"Kami mengajak dosen dan guru besar yang ilmunya pasti jauh di atas kami untuk turut berdiskusi. Harapannya bagaimana UNY menyikapi situasi demokrasi saat ini dan menyatakan keberpihakannya," ungkap Farras.
Meskipun mahasiswa telah mengajukan permohonan izin sehari sebelumnya, namun ada intimidasi yang dilakukan oleh beberapa dosen melalui media sosial, yang mengancam akan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang ikut dalam acara tersebut.
Meskipun demikian, sejumlah mahasiswa tetap berkumpul di sekitar rektorat pada hari Selasa. Namun, upaya mereka untuk melanjutkan diskusi juga ditolak oleh pihak keamanan kampus.
Saat mahasiswa ditemui oleh Sekretaris Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, Alumni UNY, Prof Guntur, ia menanyakan maksud dan izin kegiatan tersebut.
Guntur menjelaskan bahwa setiap kegiatan kemahasiswaan harus memiliki izin resmi, dan jika sudah mengantongi izin, pihak kampus akan mendukung kegiatan tersebut.
"Ini kegiatan apa? Mana izinnya? Mana proposalnya? Kalau ada izinnya, rektorat malah bisa mendanai dan ada dosen yang mendampingi. Kalau tidak ada izinnya, nanti saya serahkan ke bapak-bapak sekuriti," tutur Guntur di hadapan mahasiswa.
Keputusan rektorat UNY ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan akademik dan partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan pendapat mereka di lingkungan kampus.
Meskipun izin resmi diharapkan, banyak yang merasa bahwa tindakan ini menghambat ruang diskusi dan menekan mahasiswa yang ingin berpartisipasi aktif dalam kehidupan kampus.
(hri)
Lihat Juga :
