Pemilu Jadi Ajang Transaksional dan Intimidatif, UIN Sunan Kalijaga Serukan Aparatur Negara Bersikap Netral

YOGYAKARTA - "Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman” (Jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi," adalah pesan Kanjeng Sunan Kalijaga yang diserukan oleh sejumlah sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/2/2024)

Koordinator Seruan Moral Kalijaga, Achmad Uzair menilai, menjelang Pemilu 2024 ini, banyak perilaku aparatur negara yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama.



Padahal, aparatur negara ini seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

"Tetapi justru banyak yang kita lihat ada kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan," kata Achmad saat membacakan Seruan Moral Kalijaga di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Pemilu saat ini justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif. Kecenderungan ini, disebut Achmad bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legalprosedural tanpa substansi.

Padahal Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Pemilu justru turut berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.



"Kita sedang mengalami krisis kebangsaan, demokrasi ada tapi cenderung direduksi menjadi legal prosedural." ujarnya.

Padahal kalau ingin demokrasi yang genuine, maka harus demokrasi yang betul-betul menyuarakan hati nurani ada dialog dan sebagainya.

Tetapi yang terjadi belakangan ini ada indikasi bahwa demokrasi yang dijaga sekarang sebatas direduksi menjadi prosedural legal, dan itu akan sangat membahayakan.

Oleh karenanya UIN mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Pihaknya juga mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

"Kami mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi," tegasnya.

UIN Sunan Kalijaga juga menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.

Mereka juga mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.