alexametrics

Bawaslu Bisa Rekomendasikan Pembatalan Pencalonan Kepala Daerah Karena Ijazah Palsu

loading...
Bawaslu Bisa Rekomendasikan Pembatalan Pencalonan Kepala Daerah Karena Ijazah Palsu
Maraknya calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2018 yang diduga tersandung ijazah palsu atau aspal terus menuai polemik. Foto Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun/SINDOnews
A+ A-
PALEMBANG - Maraknya calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2018 yang diduga tersandung ijazah palsu atau aspal terus menuai polemik. Sejumlah instansi seperti Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum serta kepolisian didesak untuk segera mengambil sikap menuntaskan masalah tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan terkait dugaan ijazah palsu calon kepala daerah lebih tepat jika Bawaslu yang segera bertindak dibanding pihak kepolisian.



Karena Bawaslu bisa mencek langsung ke instansi terkait seperti sekolah atau kantor dinas pendidikan jika ada laporan penggunaan ijazah palsu. Lalu temuan Bawaslu bisa direkomendasikan ke KPU pusat maupun KPU di daerah untuk segera dijatuhi sanksi administrasi jika terbukti menggunakan ijazah aspal tersebut.

"Sanksi administasi terberat bisa dilakukan dengan membatalkan pencalonan kepala daerah yang memang benar menggunakan ijazah palsu," kata Refly Harun saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/6/2018) terkait dugaan ijazah palsu cabup Kabupaten Bogor dan cawagub Sumsel.   

Namun dia menegaskan, hal tersebut dilakukan Bawaslu dengan profesional dan profesional tanpa pesanan pihak-pihak tertentu.

Refly menambahkan sementara jika ditangani pihak kepolisian atau Mabes Polri tentunya sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana.  

"Ini akan memakan waktu yang lama karena harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap baru bisa dilakukan eksekusi," kata Refli Harun.   
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak