Pengunduran Diri Mahfud MD Dinilai Obati Kekecewaan Rakyat Terhadap Etika Politik

BANDUNG - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid turut menyoroti pengunduran diri Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut pegiat Hak Asasi Manusi (HAM) itu mengatakan, saat ini, masyarakat mengalami kekecewaan mendalam atas matinya etika politik para elite, atas putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres 2024.



Sehingga, lanjut Usman, pengunduran diri Mahfud MD sedikitnya bisa mengobati kekecewaan masyarakat terhadap etika politik.



“Kenyataan Prof Mahfud mundur itu bisalah sedikit mengobati kekeringan etika di dalam kehidupan berbangsa kita,” ucap Usman dalam keterangan resmi dikutip Kamis (1/2/2024).

Usman menilai, Cawapres 2024 nomor urut 03 itu memberikan edukasi etika dan moral kepada publik dan menjadi contoh bagi pejabat yang mengikuti kontestasi pemilu.

"Bahwa kalau Anda seorang pejabat publik, lalu kemudian mencalonkan diri di dalam suatu kontestasi pemilihan umum yang sangat partisan, ya Anda harus mengundurkan diri gitu," ungkapnya.



"Jadi saya sangat menyambut menghargai sikap Prof Mahfud yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, karena itu akan menjadi setetes air di tengah dahaga, etika di gurun pasir politik Indonesia gitu," tambahnya.

Usman mengatakan, Pilpres 2024 merupakan momen yang teramat berharga bagi negara Indonesia. Pilpres 2024 akan menegaskan apakah Indonesia sebagai negara demokrasi yang sehat atau sebaliknya, serta menentukan nasib masa depan bangsa Indonesia.

“Jadi ini satu pemilu yang menurut saya bisa sangat menentukan sekali bagaimana nasib bangsa dan masyarakat Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Khususnya mereka yang ada di kalangan menengah ke bawah,” tandasnya.

Untuk diketahui, Mahfud MD akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Etika menjadi alasannya mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai Menko Polhukam dan cawapres.

"Sekali lagi harus atau (tidak bisa) bersikap tinggal glanggang colong playu (pergi meninggalkan), yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral, etika itu adalah ekspresi dari kejujuran, etika itu adalah ekspresi dari penghayatan keagamaan, dan kesantunan budaya," ujar Mahfud.