Polda Metro Jaya Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan TPS
Selasa, 30 Januari 2024 - 11:09 WIB
loading...
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin apel gelar pasukan pengecekan petugas bawah operasi kendali (BKO) pengamanan TPS. Foto: MPI/Irfan Maruf
A
A
A
JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin apel gelar pasukan pengecekan petugas bawah operasi kendali (BKO) pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pengecekan personel dilakukan sebagai langkah awal mempersiapkan pengamanan pemungutan suara dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.
Suyudi mengatakan, pengecekan personel dilakukan karena tidak semua personel yang bertugas mempunyai pengalaman dalam mengamankan pemilu. Sehingga diperlukan cek secara detail keperluan dan kebutuhan baik pakaian maupun logistik saat bertindak.
Baca juga: Jaga Suara di Pilpres 2024, Capres-Cawapres Diimbau Perkuat Saksi TPS
Tidak hanya bagi personel baru, dia juga mengingatkan kepada personel yang lebih senior dan berpengalaman dalam pengamanan pemilu. Dia meminta personel tidak underestimate, tak terlena, dan tetap laksanakan tugas sesuai pembagian tugas yang sudah diberikan.
"Sehingga kehadiran kita di setiap lokasi terlihat oleh masyarakat dan dapat mengamankan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai dalam situasi aman dan kondusif," ujar Suyudi menyampaikan sambutan di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Dia juga meminta personel mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum, saat berlangsung, hingga setelah penghitungan suara.
"Segeralah laporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan jika terjadi peningkatan eskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan atau excessive power," katanya.
Dia menegaskan pengamanan juga dilakukan dengan TNI, stakeholder terkait, serta elemen masyarakat. Ini sangat diperlukan saat pelaksanaan pengamanan di lapangan untuk meredam naiknya suhu politik di lokasi TPS.
"Analisa dan mapping TPS tempat kita bertugas. Pahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS. Koordinasi selalu dengan petugas di TPS jangan lakukan langkah-langkah yang kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi," ujarnya.
Dia juga berpesan agar para personel tetap menjaga netralitas dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan karena keberpihakan ke salah satu paslon atau parpol.
Pengecekan personel dilakukan sebagai langkah awal mempersiapkan pengamanan pemungutan suara dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.
Suyudi mengatakan, pengecekan personel dilakukan karena tidak semua personel yang bertugas mempunyai pengalaman dalam mengamankan pemilu. Sehingga diperlukan cek secara detail keperluan dan kebutuhan baik pakaian maupun logistik saat bertindak.
Baca juga: Jaga Suara di Pilpres 2024, Capres-Cawapres Diimbau Perkuat Saksi TPS
Tidak hanya bagi personel baru, dia juga mengingatkan kepada personel yang lebih senior dan berpengalaman dalam pengamanan pemilu. Dia meminta personel tidak underestimate, tak terlena, dan tetap laksanakan tugas sesuai pembagian tugas yang sudah diberikan.
"Sehingga kehadiran kita di setiap lokasi terlihat oleh masyarakat dan dapat mengamankan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai dalam situasi aman dan kondusif," ujar Suyudi menyampaikan sambutan di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Dia juga meminta personel mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum, saat berlangsung, hingga setelah penghitungan suara.
"Segeralah laporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan jika terjadi peningkatan eskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan atau excessive power," katanya.
Dia menegaskan pengamanan juga dilakukan dengan TNI, stakeholder terkait, serta elemen masyarakat. Ini sangat diperlukan saat pelaksanaan pengamanan di lapangan untuk meredam naiknya suhu politik di lokasi TPS.
"Analisa dan mapping TPS tempat kita bertugas. Pahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS. Koordinasi selalu dengan petugas di TPS jangan lakukan langkah-langkah yang kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi," ujarnya.
Dia juga berpesan agar para personel tetap menjaga netralitas dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan karena keberpihakan ke salah satu paslon atau parpol.
(jon)
Lihat Juga :
