Viral Satpol PP Garut Tak Netral, Ketua DPP Perindo: Ini Tidak Etis
Kamis, 04 Januari 2024 - 07:55 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad didampingi Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung Barat Edi Nirwan. Foto/Ferry Bangkit R/MPI
A
A
A
BANDUNG BARAT - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad menyayangkan adanya anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang mendeklarasikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan calon wakil presiden (cawapres).
Dia menegaskan hal itu tidak etis karena pegawai Satpol PP baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN merupakan bagian dari pemerintahan yang wajib menjaga netralitas di Pemilu 2024.
"Kita sudah bisa melihat misalnya ada komunitas Satpol PP itu memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, saya kira ini tidak etis karena yang namanya Satpol PP adalah bagian dari pemerintahan daerah," tegas Abdul Khaliq di Ngamprah, Bandung Barat, Kamis (3/1/2024).
Dia menegaskan pemberian sanksi kepada anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kontestan di Pilpres 2024 itu harus diterapkan. Sebab, tindakan itu sudah melanggar dan bertentangan dengan aturan.
"Saya kira kalau video yang beredar maka pimpinan pemda setempat harus memberikan sanksi karena ini adalah tindakan yang bertentangan. Kita tidak melihat status per orang (ASN atau non ASN), tetapi yang kita lihat adalah Satpol PP ini kan rumpun yang tidak tidak terpisah dari aparatur pemerintahan daerah. Satpol PP tidak boleh dilibatkan dalam proses dukung-mendukung terhadap pasangan calon," beber Abdul Khaliq.
Baca Juga: Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa Gelar Rakornas, Abdul Khaliq Ahmad: Barisan Tertata, Soliditas Meningkat
Usai viral video Satpol PP di Garut itu, Abdul Khaliq mengimbau semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak melibatkan aparatur negara dalam pertarungan di Pilpres 2024. Apalagi sampai terlibat langsung untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan.
Sebab menurutnya jika hal itu terjadi maka itu adalah sebuah kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Abdul Khaliq menegaskan, mengarahkan aparatur negara untuk memberikan dukungan sama saja menghambat modernisasi di Indonesia.
"Karena demokrasi kita sesungguhnya sudah beranjak maju. Jadi kalau kemudian ada pasangan calon yang berkeinginan dan kemudian melakukan upaya-upaya yang menciptakan situasi menggiring ASN untuk bisa memberikan dukungan maka ini saya nyatakan demokrasi yang berjalan set back," pungkasnya.
Dia menegaskan hal itu tidak etis karena pegawai Satpol PP baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN merupakan bagian dari pemerintahan yang wajib menjaga netralitas di Pemilu 2024.
"Kita sudah bisa melihat misalnya ada komunitas Satpol PP itu memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, saya kira ini tidak etis karena yang namanya Satpol PP adalah bagian dari pemerintahan daerah," tegas Abdul Khaliq di Ngamprah, Bandung Barat, Kamis (3/1/2024).
Dia menegaskan pemberian sanksi kepada anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kontestan di Pilpres 2024 itu harus diterapkan. Sebab, tindakan itu sudah melanggar dan bertentangan dengan aturan.
"Saya kira kalau video yang beredar maka pimpinan pemda setempat harus memberikan sanksi karena ini adalah tindakan yang bertentangan. Kita tidak melihat status per orang (ASN atau non ASN), tetapi yang kita lihat adalah Satpol PP ini kan rumpun yang tidak tidak terpisah dari aparatur pemerintahan daerah. Satpol PP tidak boleh dilibatkan dalam proses dukung-mendukung terhadap pasangan calon," beber Abdul Khaliq.
Baca Juga: Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa Gelar Rakornas, Abdul Khaliq Ahmad: Barisan Tertata, Soliditas Meningkat
Usai viral video Satpol PP di Garut itu, Abdul Khaliq mengimbau semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak melibatkan aparatur negara dalam pertarungan di Pilpres 2024. Apalagi sampai terlibat langsung untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan.
Sebab menurutnya jika hal itu terjadi maka itu adalah sebuah kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Abdul Khaliq menegaskan, mengarahkan aparatur negara untuk memberikan dukungan sama saja menghambat modernisasi di Indonesia.
"Karena demokrasi kita sesungguhnya sudah beranjak maju. Jadi kalau kemudian ada pasangan calon yang berkeinginan dan kemudian melakukan upaya-upaya yang menciptakan situasi menggiring ASN untuk bisa memberikan dukungan maka ini saya nyatakan demokrasi yang berjalan set back," pungkasnya.
(hri)
Lihat Juga :
