Wali Kota Balikpapan: Membangun IKN Lebih Realistis Daripada 40 Kota Setaraf Jakarta
Selasa, 26 Desember 2023 - 08:29 WIB
loading...
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Foto/Instagram
A
A
A
BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan , Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa warga Kalimantan mendukung penuh pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota bahkan dinilai lebih realistis daripada ide membangun 40 kota setaraf Jakarta.
“Hampir seluruh warga Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, mendukung penuh pemindahan IKN. Saya sebagai kepala daerah berani mengatakan kalau membangun 40 kota setaraf Jakarta itu tidak logis. Kepala daerah saja selama 10 tahun belum tentu bisa mengubah desa menjadi kota,” kata Rahmad pada Senin (25/12/2023).
Kemudian, alumni Universitas Tri Dharma Balikpapan itu menyinggung seputar ancaman yang muncul dari tidak meratanya ekonomi, seperti keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh dan Papua.
Ide-ide separatisme kerap muncul karena pemerintah pusat terlalu mengeksploitasi kekayaan daerah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.
Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Menteri Basuki: Renovasi Jakarta Lebih Mahal
“Masyarakat Kalimantan Timur tidak iri dengan pusat. Buktinya, hampir Rp600 triliun dalam APBN itu berasal dari bumi Kalimantan Timur. Tapi, tidak ada warga kami yang pernah memberontak. Maksud saya, pemerataan merupakan cara untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa dan menjaga kesatuan bangsa,” ujar Wali Kota Balikpapan sejak 2016 itu.
Lebih lanjut, Rahmad membeberkan faktor sosiologis yang menjelaskan dukungan warga Kalimantan terhadap pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah fakta sejarah bahwa Kalimantan pernah menjadi pusat Nusantara sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri.
“Hampir seluruh warga Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, mendukung penuh pemindahan IKN. Saya sebagai kepala daerah berani mengatakan kalau membangun 40 kota setaraf Jakarta itu tidak logis. Kepala daerah saja selama 10 tahun belum tentu bisa mengubah desa menjadi kota,” kata Rahmad pada Senin (25/12/2023).
Kemudian, alumni Universitas Tri Dharma Balikpapan itu menyinggung seputar ancaman yang muncul dari tidak meratanya ekonomi, seperti keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh dan Papua.
Ide-ide separatisme kerap muncul karena pemerintah pusat terlalu mengeksploitasi kekayaan daerah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.
Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Menteri Basuki: Renovasi Jakarta Lebih Mahal
“Masyarakat Kalimantan Timur tidak iri dengan pusat. Buktinya, hampir Rp600 triliun dalam APBN itu berasal dari bumi Kalimantan Timur. Tapi, tidak ada warga kami yang pernah memberontak. Maksud saya, pemerataan merupakan cara untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa dan menjaga kesatuan bangsa,” ujar Wali Kota Balikpapan sejak 2016 itu.
Lebih lanjut, Rahmad membeberkan faktor sosiologis yang menjelaskan dukungan warga Kalimantan terhadap pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah fakta sejarah bahwa Kalimantan pernah menjadi pusat Nusantara sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri.
Lihat Juga :