Demo Gejayan Kembali Memanggil, Mahasiswa Yogyakarta Bentangkan Spanduk Kritisi Jokowi
Sabtu, 16 Desember 2023 - 18:07 WIB
loading...
Spanduk besar bertuliskan nawa bencana Jokowi dibentangkan oleh mahasiswa yang menggelar aksi demo di Jalan Gejayan, Sleman, DIY, Sabtu (16/12/2023). Foto/MPI/Yohanes Demo
A
A
A
YOGYAKARTA - Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar unjuk rasa dengan tagar "Gejayan Kembali Memanggil" di Jalan Gejayan, Sleman, DIY, Sabtu (16/12/2023). Dalam unjuk rasa itu, mereka membentangkan spanduk besar bertulisan Nawa Bencana Jokowi.
Pantauan di lapangan, aksi massa tiba di titik demo di pertigaan Gejayan, Jalan Affandi, Caturtunggal, Sleman pada pukul 14.35 WIB. Mereka kemudian berkumpul di tengah jalan membentuk formasi melingkar diikuti satu mobil komando sebagai panggung orasi.
Baca juga: Heboh Baliho Jokowi Alumnus Paling Membanggakan Dicopot Paksa, Ini Reaksi UGM
Humas ARB, Restu Baskara mengatakan, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi situasi ekonomi dan politik yang menurutnya membuat rakyat sengsara.
"Terutama kita tahu bahwa dikondisi ketenagakerjaan, para buruh bahwa kita tahu dengan adanya upah murah itu kemudian menyengsarakan para pekerja di Indonesia. Apalagi kenaikan upah tidak sampai 10 persen. Karena itu, kami menolak penerapan upah murah di Indonesia dan kami meminta kepada negara ini untuk mensejahterakan kaum buruh di Indonesia yang sampai sekarang ini masih terlunta-lunta atas kondisi ekonominya," katanya di sela-sela unjuk rasa.
Kedua, mereka juga menuntut kepada negara agar memberikan pendidikan gratis kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sebab, menurutnya pendidikan gratis adalah tanggungjawab negara yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang 1945.
"Tugas dari negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.
Baca juga: BEM UGM: Mahasiswa Jijik Lihat Gimik Politik Sok Mewakili Anak Muda
Selanjutnya, mereka juga menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang penuh dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Terlebih, praktik itu justru dipertontonkan lewat keputusan kontroversial MK.
Jokowi dianggap telah membatasi demokrasi dengan melakukan penangkapan terhadap sejumlah aktivis.
Selain itu, secara tidak langsung ikut terlibat dalam melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK yang seharusnya menjadi lembaga independen justru berada di bawah kendali eksekutif.
Pantauan di lapangan, aksi massa tiba di titik demo di pertigaan Gejayan, Jalan Affandi, Caturtunggal, Sleman pada pukul 14.35 WIB. Mereka kemudian berkumpul di tengah jalan membentuk formasi melingkar diikuti satu mobil komando sebagai panggung orasi.
Baca juga: Heboh Baliho Jokowi Alumnus Paling Membanggakan Dicopot Paksa, Ini Reaksi UGM
Humas ARB, Restu Baskara mengatakan, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi situasi ekonomi dan politik yang menurutnya membuat rakyat sengsara.
"Terutama kita tahu bahwa dikondisi ketenagakerjaan, para buruh bahwa kita tahu dengan adanya upah murah itu kemudian menyengsarakan para pekerja di Indonesia. Apalagi kenaikan upah tidak sampai 10 persen. Karena itu, kami menolak penerapan upah murah di Indonesia dan kami meminta kepada negara ini untuk mensejahterakan kaum buruh di Indonesia yang sampai sekarang ini masih terlunta-lunta atas kondisi ekonominya," katanya di sela-sela unjuk rasa.
Kedua, mereka juga menuntut kepada negara agar memberikan pendidikan gratis kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sebab, menurutnya pendidikan gratis adalah tanggungjawab negara yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang 1945.
"Tugas dari negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.
Baca juga: BEM UGM: Mahasiswa Jijik Lihat Gimik Politik Sok Mewakili Anak Muda
Selanjutnya, mereka juga menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang penuh dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Terlebih, praktik itu justru dipertontonkan lewat keputusan kontroversial MK.
Jokowi dianggap telah membatasi demokrasi dengan melakukan penangkapan terhadap sejumlah aktivis.
Selain itu, secara tidak langsung ikut terlibat dalam melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK yang seharusnya menjadi lembaga independen justru berada di bawah kendali eksekutif.
(shf)
Lihat Juga :
