Gubernur Jakarta Bakal Ditunjuk Presiden, Sekjen PDIP: Sebaiknya Tetap Dipilih Rakyat
loading...
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tetap menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Foto: MPI/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tetap menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu).
Hal ini ditegaskan Hasto menyikapi polemik terkait Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
"Kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat," kata Hasto di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Hasto mengatakan, hal ini selaras dengan suara atau aspirasi yang disuarakan masyarakat, khususnya di Jakarta. Oleh karena itu, PDIP sebagai partai politik harus bisa menangkap aspirasi tersebut.
Saat disinggung sikap fraksinya di DPR yang mendukung RUU DKJ menjadi usul inisiatif Baleg DPR untuk selanjutnya dibahas, Hasto tak mempersoalkannya. Sebab, kata dia, sikap partai bisa sewaktu-waktu berubah.
"Politik ini dinamis, terjadi beberapa perubahan-perubahan konstelasi. Sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu pedoman kita terpenting adalah suara Rakyat. Rakyat ingin agar Gubernur di DKI itu dapat dipilih rakyat," pungkasnya.
Hal ini ditegaskan Hasto menyikapi polemik terkait Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
"Kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat," kata Hasto di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Hasto mengatakan, hal ini selaras dengan suara atau aspirasi yang disuarakan masyarakat, khususnya di Jakarta. Oleh karena itu, PDIP sebagai partai politik harus bisa menangkap aspirasi tersebut.
Saat disinggung sikap fraksinya di DPR yang mendukung RUU DKJ menjadi usul inisiatif Baleg DPR untuk selanjutnya dibahas, Hasto tak mempersoalkannya. Sebab, kata dia, sikap partai bisa sewaktu-waktu berubah.
"Politik ini dinamis, terjadi beberapa perubahan-perubahan konstelasi. Sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu pedoman kita terpenting adalah suara Rakyat. Rakyat ingin agar Gubernur di DKI itu dapat dipilih rakyat," pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
