Gelar Mimbar Bebas, Ribuan Mahasiswa Sultra Serukan Lawan Oligarki
Rabu, 06 Desember 2023 - 12:30 WIB
loading...
Ribuan mahasiswa Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tenggara (AMARA) menggelar mimbar demokrasi menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM di Unsultra, Kendari. Foto/Ist
A
A
A
KENDARI - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tenggara (AMARA) menggelar mimbar demokrasi menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM. Aksi dilaksanakan di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari, Selasa (5/12/2023).
Para mahasiswa yang berasal dari Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Lakidende, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Universitas Mandala Waluya, dan STIMIK Bina Bangsa serta perwakilan masyarakat tersebut datang mengenakan topeng serta membawa tulisan ‘Lawan Politik Dinasti, Tolak Pelanggar HAM’.
Baca juga: Mahasiswa Palopo Berduka, Bakar Lilin Tolak Dinasti Politik
Koordinator aksi Mimbar Demokrasi Ardyanto menegaskan bahwa gerakan ini murni dari mahasiswa dan rakyat karena melihat kondisi negara dan bangsa yang tidak baik-baik saja sekarang ini.
Aksi ini, kata Ardyanto, juga merupakan upaya menyelamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani serta meminta penegakkan keadilan hukum tanpa intervensi.
“Putusan MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kami nilai telah membuka ruang bagi politik dinasti,” ujarnya dalam keterangan pers, yang diterima Rabu (6/12/2023).
Ardyanto menegaskan, Pilpres 2024 saat ini mempertontonkan secara gamblang persoalan politik dinasti. Padahal putusan MK tersebut dianggap cacat prosedural dan melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok.
Baca juga: Kritik Keras Putusan MK, Aliansi Mahasiswa Sulteng Tolak Politik Dinasti
“Mahasiswa dan rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi,” tegasnya.
Melihat kondisi ini, AMARA mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.
“Pertama, kami menolak politik dinasti. Kedua, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Ketiga, selamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani. Terakhir, tegakkan keadilan hukum tanpa intervensi,” tandas Ardyanto.
Seperti diketahui, gelombang mimbar demokrasi menolak politik dinasti dan pelanggar HAM muncul belakangan di berbagai daerah sejak dikeluarkannnya putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres di Pemilu 2024.
Sebelum Kendari, tercatat ribuan mahasiswa dan rakyat di Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara juga menyuarakan isu yang sama, yakni tolak politik dinasti dan pelanggar HAM.
Para mahasiswa yang berasal dari Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Lakidende, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Universitas Mandala Waluya, dan STIMIK Bina Bangsa serta perwakilan masyarakat tersebut datang mengenakan topeng serta membawa tulisan ‘Lawan Politik Dinasti, Tolak Pelanggar HAM’.
Baca juga: Mahasiswa Palopo Berduka, Bakar Lilin Tolak Dinasti Politik
Koordinator aksi Mimbar Demokrasi Ardyanto menegaskan bahwa gerakan ini murni dari mahasiswa dan rakyat karena melihat kondisi negara dan bangsa yang tidak baik-baik saja sekarang ini.
Aksi ini, kata Ardyanto, juga merupakan upaya menyelamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani serta meminta penegakkan keadilan hukum tanpa intervensi.
“Putusan MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kami nilai telah membuka ruang bagi politik dinasti,” ujarnya dalam keterangan pers, yang diterima Rabu (6/12/2023).
Ardyanto menegaskan, Pilpres 2024 saat ini mempertontonkan secara gamblang persoalan politik dinasti. Padahal putusan MK tersebut dianggap cacat prosedural dan melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok.
Baca juga: Kritik Keras Putusan MK, Aliansi Mahasiswa Sulteng Tolak Politik Dinasti
“Mahasiswa dan rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi,” tegasnya.
Melihat kondisi ini, AMARA mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.
“Pertama, kami menolak politik dinasti. Kedua, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Ketiga, selamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani. Terakhir, tegakkan keadilan hukum tanpa intervensi,” tandas Ardyanto.
Seperti diketahui, gelombang mimbar demokrasi menolak politik dinasti dan pelanggar HAM muncul belakangan di berbagai daerah sejak dikeluarkannnya putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres di Pemilu 2024.
Sebelum Kendari, tercatat ribuan mahasiswa dan rakyat di Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara juga menyuarakan isu yang sama, yakni tolak politik dinasti dan pelanggar HAM.
(shf)
Lihat Juga :
