Minta Perangkat Desa Netral di Pemilu 2024, Khofifah: Hati dan Pikiran Jangan Sampai Panas
Kamis, 30 November 2023 - 15:40 WIB
loading...
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta perangkat desa untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024. Foto/Lukman Hakim/MPI
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meminta perangkat desa untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.
Orang nomor satu di Jatim itu juga berpesan agar aparatur pemerintahan desa menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024. Ini penting, karena mendekati pemilu serentak 2024 tensi politik di masyarakat semakin tinggi.
"Hati dan pikiran jangan sampai panas. Saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa tugas kita adalah membuat demokrasi sebagai sebuah pesta, bukan sebagai sesuatu yang menyeramkan," katanya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (30/11/2023).
Sejumlah potensi dan pemicu konflik dalam pemilu yang harus diwaspadai. Antara lain, kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, saling serang di media sosial, bentrokan antar-massa pendukung, politik uang sampai intimidasi dan tindakan kekerasan.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Gelar Coklit di Kediaman Gubernur Khofifah
Orang nomor satu di Jatim itu juga berpesan agar aparatur pemerintahan desa menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024. Ini penting, karena mendekati pemilu serentak 2024 tensi politik di masyarakat semakin tinggi.
"Hati dan pikiran jangan sampai panas. Saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa tugas kita adalah membuat demokrasi sebagai sebuah pesta, bukan sebagai sesuatu yang menyeramkan," katanya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (30/11/2023).
Sejumlah potensi dan pemicu konflik dalam pemilu yang harus diwaspadai. Antara lain, kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, saling serang di media sosial, bentrokan antar-massa pendukung, politik uang sampai intimidasi dan tindakan kekerasan.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Gelar Coklit di Kediaman Gubernur Khofifah
Lihat Juga :
