Tanda Tangani Kesepakatan Bersama Terkait PI 10%, Gubernur Khofifah Optimis Tingkatkan PAD Tiap Daerah
loading...
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tandatangani kesepakatan bersama terkait penerimaan dan pengelolaan Participating Interest (PI) 10% Wilayah Kerja di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Foto: dok Pemprov Jatim)
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani kesepakatan bersama terkait penerimaan dan pengelolaan 'Participating Interest' (PI) 10% Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi pada North Madura II, Sepanjang dan Pagerungan Utara serta South East Madura di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Rabu (22/11/2023).
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Khofifah dengan Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah.
Usai menandatangani kesepakatan bersama ini, Gubernur Khofifah mengatakan, bila seluruh proses tahapan dapat terlaksana dengan baik, maka ia optimis PI 10% ini akan mampu meningkatkan pembangunan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi masing-masing daerah.
Menurutnya, ketika seluruh tahapan dapat dilaksanakan sampai dengan proses pengalihan PI 10% dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada BUMD berjalan lancar, maka akan mampu mengungkit perekonomian di daerah, khususnya bagi daerah pengelola PI 10%.
"InsyaAllah ini akan mampu meneteskan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat. Serta meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sebagai modal pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di daerah tersebut, dan Jawa Timur pada umumnya," ujarnya.
Agar seluruh tahapan tersebut berjalan dengan lancar, Khofifah mengajak kepala daerah pengelola PI 10% untuk terus melakukan monitoring dan mengikuti perkembangan proses dari setiap tahapan. Pasalnya, prosesnya ke depan cukup panjang sehingga dibutuhkan sinergi untuk mengawalnya.
"Pak Bupati Sampang dan Ibu Wakil Bupati Sumenep kita harus terus melakukan monitor. Kemudian bersama-sama kita update keberlanjutan tahap demi tahap," ujarnya.
Khofifah juga mengatakan bahwa ada sepuluh tahapan yang harus dilakukan agar PI 10 persen ini benar-benar terealisasikan. Tidak hanya itu, diperlukan waktu cukup lama agar semua proses bisa terlewati.
"Jadi memang harus saling memonitor, saling bersinergi, dan saling memberikan penguatan supaya tahap demi tahap bisa kita lakukan percepatan," ucapnya.
Untuk itu, Khofifah berharap agar PI 10% bisa menjadi sumber pendapatan daerah, maka dibutuhkan semangat dan optimisme. Pasalnya, pengelolaannya juga akan memberikan pengetahuan dan pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok Migas sebagai kontraktor.
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Khofifah dengan Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah.
Usai menandatangani kesepakatan bersama ini, Gubernur Khofifah mengatakan, bila seluruh proses tahapan dapat terlaksana dengan baik, maka ia optimis PI 10% ini akan mampu meningkatkan pembangunan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi masing-masing daerah.
Menurutnya, ketika seluruh tahapan dapat dilaksanakan sampai dengan proses pengalihan PI 10% dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada BUMD berjalan lancar, maka akan mampu mengungkit perekonomian di daerah, khususnya bagi daerah pengelola PI 10%.
"InsyaAllah ini akan mampu meneteskan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat. Serta meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sebagai modal pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di daerah tersebut, dan Jawa Timur pada umumnya," ujarnya.
Agar seluruh tahapan tersebut berjalan dengan lancar, Khofifah mengajak kepala daerah pengelola PI 10% untuk terus melakukan monitoring dan mengikuti perkembangan proses dari setiap tahapan. Pasalnya, prosesnya ke depan cukup panjang sehingga dibutuhkan sinergi untuk mengawalnya.
"Pak Bupati Sampang dan Ibu Wakil Bupati Sumenep kita harus terus melakukan monitor. Kemudian bersama-sama kita update keberlanjutan tahap demi tahap," ujarnya.
Khofifah juga mengatakan bahwa ada sepuluh tahapan yang harus dilakukan agar PI 10 persen ini benar-benar terealisasikan. Tidak hanya itu, diperlukan waktu cukup lama agar semua proses bisa terlewati.
"Jadi memang harus saling memonitor, saling bersinergi, dan saling memberikan penguatan supaya tahap demi tahap bisa kita lakukan percepatan," ucapnya.
Untuk itu, Khofifah berharap agar PI 10% bisa menjadi sumber pendapatan daerah, maka dibutuhkan semangat dan optimisme. Pasalnya, pengelolaannya juga akan memberikan pengetahuan dan pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok Migas sebagai kontraktor.
Lihat Juga :
