56% Sekolah Swasta Alami Kesulitan Finansial akibat Wabah Corona
Kamis, 30 April 2020 - 10:00 WIB
loading...
Sebanyak 56% sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan keuangan karena wabah virus corona (Covid-19). Sekolah meminta pemerintah membantu biaya operasional. FOTO Ilustrasi : DOK Okezone.com
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Corona membuat 56% sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Sekolah meminta pemerintah membantu biaya operasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, survei yang dilakukan Kemendikbud menyebutkan 60% siswa yang di sekolah negeri dan swasta meminta agar SPP dibayar 50%. "Survei yang kami lakukan, sekitar 56% sekolah swasta yang ada minta agar pemerintah membantu pada masa krisis ini," ujar Hamid di Jakarta kemarin.
Dia menuturkan, wabah corona membuat sejumlah orang tua siswa mengalami masalah keuangan yang berkorelasi dengan kemampuan membayar SPP. Padahal, operasional sekolah swasta sebagian besar masih mengandalkan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang berasal dari siswa.
"Untuk SD dan SMP negeri tidak masalah karena mereka tidak membayar SPP, namun untuk SMA dan SMK negeri maupun sekolah swasta memiliki kewajiban untuk membayar SPP," ucapnya.
Hamid menjelaskan, pada SMA dan SMK negeri yang menentukan jumlah pembayaran SPP itu dinas pendidikan. Dia meminta agar sekolah berkonsultasi dengan dinas pendidikan jika ada kemungkinan opsi penurunan SPP. "Nah yang paling berat itu sekolah swasta karena belum ada skema khusus untuk membantu mereka," katanya.
Saat ini Kemendikbud telah melonggarkan batasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta BOP PAUD dan kesetaraan, tidak ada lagi batasan maksimal 50% untuk gaji guru honorer.
"Bahkan ekstremnya bisa digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer seluruhnya, dengan catatan tidak ada untuk pembelian pulsa atau kuota internet maupun langganan layanan pendidikan berbayar," ucap Hamid.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, survei yang dilakukan Kemendikbud menyebutkan 60% siswa yang di sekolah negeri dan swasta meminta agar SPP dibayar 50%. "Survei yang kami lakukan, sekitar 56% sekolah swasta yang ada minta agar pemerintah membantu pada masa krisis ini," ujar Hamid di Jakarta kemarin.
Dia menuturkan, wabah corona membuat sejumlah orang tua siswa mengalami masalah keuangan yang berkorelasi dengan kemampuan membayar SPP. Padahal, operasional sekolah swasta sebagian besar masih mengandalkan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang berasal dari siswa.
"Untuk SD dan SMP negeri tidak masalah karena mereka tidak membayar SPP, namun untuk SMA dan SMK negeri maupun sekolah swasta memiliki kewajiban untuk membayar SPP," ucapnya.
Hamid menjelaskan, pada SMA dan SMK negeri yang menentukan jumlah pembayaran SPP itu dinas pendidikan. Dia meminta agar sekolah berkonsultasi dengan dinas pendidikan jika ada kemungkinan opsi penurunan SPP. "Nah yang paling berat itu sekolah swasta karena belum ada skema khusus untuk membantu mereka," katanya.
Saat ini Kemendikbud telah melonggarkan batasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta BOP PAUD dan kesetaraan, tidak ada lagi batasan maksimal 50% untuk gaji guru honorer.
"Bahkan ekstremnya bisa digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer seluruhnya, dengan catatan tidak ada untuk pembelian pulsa atau kuota internet maupun langganan layanan pendidikan berbayar," ucap Hamid.
Lihat Juga :
