Khawatir Rp1,1 Triliun Bermasalah, KPU Jabar Lakukan Ini

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mendapat suntikan dana sebanyak Rp1,164 triliun dari Pemprov Jawa Barat untuk pelaksanaan pilkada serentak 2018 mendatang.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengungkapkan, untuk mengantisipasi agar dana tersebut tidak terlibat persoalan hukum, pihaknya menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. Penandatanganan MoU pun dilakukan kedua pihak di Kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Senin (17/7/2017).

“Dalam mengelola pilkada ini kami mengelola uang yang sangat besar Rp1,164 triliun. Jadi, mengelola uang yang segitu besarnya harus hati-hati supaya bisa dipastikan tidak ada penyimpangan. Baik penyimpangan yang sifatnya maladministrasi maupun potensi kejahatan, misalnya korupsi,” kata Yayat.

Dengan adanya MoU itu, BPKP akan bertugas mengawasi dan melakukan pendampingan terhadap KPU Jawa Barat agar seluruh pelaksanaan pilkada bisa berjalan sesuai regulasi dan tidak ada penyimpangan.

Ada tiga hal yang akan dilakukan BPKP. Pertama, BPKP akan mendampingi KPU agar manajemen pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan. “Kalau didampingi BPKP, saya kira akan bisa sesegra mungkin diketahui dan diluruskan (jika ada kesalahan),” ungkapnya.

Kedua, BPKP akan mengawasi dan mendampingi KPU dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Sebab, biasanya selalu ada masalah dalam perjalanannya, salah satunya gagal lelang. Dengan didampingi BPKP, potensi kecurangan atau akal-akalan untuk keuntungan pribadi dan kelompok bisa ditekan lebih dulu.

“Terakhir adalah pendampingan dalam evaluasi dan pembuatan laporan, itu penting sekali, sehngga kita bisa menemukan evaluasinya ini seperti apa dan rekomendasinya seperti apa,” jelas Yayat.

Setelah ditandatangani MoU di tingkat KPU Jawa Barat, Yayat meminta hal serupa juga dilakukan di KPU kabupaten/kota yang wilayahnya akan menggelar pilkada serentak 2018. MoU itu pun harus dilaksanakan alias tidak hanya sekedar seremonial.

Kepala BPKP Jawa Barat Deni Suardini menyatakan kesiapannya mengawal pelaksanaan pilkada serentak dari sisi pengawasan dan pendampingan. Tujuannya hanya satu, yaitu agar pelaksanaan pilkada serentak bisa berjalan lancar.