Ini Kondisi Demokrasi di Jabar, Kebebasan Sipil Merosot Tajam
Senin, 03 Agustus 2020 - 16:02 WIB
loading...
Aspek kebebasan sipil dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat pada tahun 2019 tercatat turun tajam. Foto SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Aspek kebebasan sipil dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat pada tahun 2019 tercatat turun tajam. Kondisi ini menempatkan demokrasi di Jawa Barat berada pada katagori belum baik sejak 2015 lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat melansir, tahun 2019, IDI di Jawa naik 3,59 poin menjadi 69,09. Angka itu masih dibawah nasional sebesar 74,9. IDI Jabar, masuk kategori sedang. IDI dengan kategori baik berada di angka 80 poin.
Indeks Demokrasi di Jabar tahun lalu, juga masih lebih rendah dibanding 2014 dan 2015 dengan skor 73,04. "Sejak tahun 2015, IDI di Jabar turun terus dan baru naik pada 2019 ini," kata Kepala BPS Provinsi Jabar Dyah Anugerah Kuswardani, Senin (3/8/2020). (Baca: Indeks Demokrasi di Jawa Barat Turun)
Kendati IDI Jabar mengalami kenaikan pada tahun 2019, namun BPS mencatat adanya penurunan pada aspek kebebasan sipil. Aspek ini turun 9,74 poin dibanding tahun 2018. Sementara dua aspek lainnya naik signifikan, yaitu hak politik naik 6,84 dan lembaga demokrasi naik 15,95.
Lembaga demokrasi naik dikarenakan ada peran partai politik yang cukup besar. Turunnya aspek kebebasan sipil di Jabar, disebabkan oleh beberapa variabel. Salah satunya kebebasan berkumpul dan berserikat masyarakat mengalami penurunan cukup signifikan.
"Indikator dari variabel ini misalnya adanya ancaman kekerasan oleh aparat pemerintah. Kemudian ada ancaman oleh tokoh masyarakat, tindakan atau pernyataan pejabat yang menghalangi kebebasan beragama, sara, dan lainnya," jelas Dyah.
Tak hanya kebebasan berkumpul dan berserikat yang mengalami penurunan. Demokrasi di Jabar juga mengalami kemerosotan pada variabel kebebasan berpendapat sebesar 13 poin, kebebasan dari diskriminasi turun 7,8 poin. (Baca: Indeks Demokrasi di Jabar Belum Masuk Kategori Baik)
Lebih lanjut dia menjelaskan, IDI dibuat untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia baik provinsi atau nasional. Ini adalah upaya untuk mengetahui perkembangan demokrasi yang sesungguhnya.
Komponen IDI terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. 3 aspek meliputi kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. Semnstata indikator diantaranya kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih. Kebebasan berkumpul dan lainnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat melansir, tahun 2019, IDI di Jawa naik 3,59 poin menjadi 69,09. Angka itu masih dibawah nasional sebesar 74,9. IDI Jabar, masuk kategori sedang. IDI dengan kategori baik berada di angka 80 poin.
Indeks Demokrasi di Jabar tahun lalu, juga masih lebih rendah dibanding 2014 dan 2015 dengan skor 73,04. "Sejak tahun 2015, IDI di Jabar turun terus dan baru naik pada 2019 ini," kata Kepala BPS Provinsi Jabar Dyah Anugerah Kuswardani, Senin (3/8/2020). (Baca: Indeks Demokrasi di Jawa Barat Turun)
Kendati IDI Jabar mengalami kenaikan pada tahun 2019, namun BPS mencatat adanya penurunan pada aspek kebebasan sipil. Aspek ini turun 9,74 poin dibanding tahun 2018. Sementara dua aspek lainnya naik signifikan, yaitu hak politik naik 6,84 dan lembaga demokrasi naik 15,95.
Lembaga demokrasi naik dikarenakan ada peran partai politik yang cukup besar. Turunnya aspek kebebasan sipil di Jabar, disebabkan oleh beberapa variabel. Salah satunya kebebasan berkumpul dan berserikat masyarakat mengalami penurunan cukup signifikan.
"Indikator dari variabel ini misalnya adanya ancaman kekerasan oleh aparat pemerintah. Kemudian ada ancaman oleh tokoh masyarakat, tindakan atau pernyataan pejabat yang menghalangi kebebasan beragama, sara, dan lainnya," jelas Dyah.
Tak hanya kebebasan berkumpul dan berserikat yang mengalami penurunan. Demokrasi di Jabar juga mengalami kemerosotan pada variabel kebebasan berpendapat sebesar 13 poin, kebebasan dari diskriminasi turun 7,8 poin. (Baca: Indeks Demokrasi di Jabar Belum Masuk Kategori Baik)
Lebih lanjut dia menjelaskan, IDI dibuat untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia baik provinsi atau nasional. Ini adalah upaya untuk mengetahui perkembangan demokrasi yang sesungguhnya.
Komponen IDI terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. 3 aspek meliputi kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. Semnstata indikator diantaranya kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih. Kebebasan berkumpul dan lainnya.
(don)
Lihat Juga :
