Perkuat Kemandirian, 1.000 Pengasuh Pesantren Kumpul di Purwakarta

PURWAKARTA - Seribu pengasuh pesantren Indonesia berkumpul di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2024. Mereka membahas penguatan kemandirian pesantren.

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna menyampaikan, Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren selain membahas kemandirian pesantren juga mengenai transformasi digital, inkubasi bisnis, keadilan pajak.



Selain itu masalah kebangsaan seperti etika politik kiai, pencegahan kekerasan berbasis agama, netralitas penyelenggara dan aparat dalam pemilu, stabilitas nasional, dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kurikulum pesantren.

"Halaqah ini kita menghadirkan 1.000 pengasuh pesantren di Indonesia untuk membahas isu-isu aktual dan membangun silaturahmi antar pengasuh pesantren. Halaqah nasional ini juga memberikan kesempatan bagi pesantren-pesantren di seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, mengeksplorasi inovasi baru, dan membangun jaringan yang kuat demi masa depan yang lebih baik," kata Kiai Sarmidi, Minggu (24/9/2023)

Kiai Sarmidi menggarisbawahi tiga isu penting yang perlu dibahas dan perlu dicarikan rumusan solusinya.

Pertama, terkait pajak di pesantren yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap negara dalam mencerdaskan anak bangsa.



Seringkali pesantren tiba-tiba mendapat tagihan pajak yang memberatkan, tanpa didahului sosialisasi dan edukasi. Dalam halaqah ini, para pengasuh pesantren meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, sebelum melakukan pemungutan pajak pesantren.



Termasuk memberikan keringanan pajak serta rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk membentuk tax-center di pesantren.

Kiai Sarmidi menjelaskan, yang kedua, tentang pentingnya transformasi digital di pesantren. Saat ini transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi telah menjadi keharusan, sementara pesantren saat ini masih belum melek dunia digital.

"Dalam halaqah ini, pesantren diharapkan lebih inisiatif dan adaptif terhadap proses transformasi digital. Di sisi lain, para pengasuh pesantren mendorong pemerintah untuk dapat memfasilitasi penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di pesantren secara menyeluruh," ujarnya.

Sedangan poin ketiga, penting dibahas dalam halaqan ini terkait perhelatan Pemilu 2024, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa fasilitas lembaga pendidikan boleh digunakan untuk kampanye, termasuk pesantren dengan izin dari penanggung jawab (pengasuh pesantren).

Kiai Sarmidi menegaskan, dalam halaqah ini, para kiai melihat kampanye politik di pesantren akan berdampak negatif, mengingat kampanye di pesantren selalu untuk mendulang suara, bukan untuk pendidikan politik. Situasi ini menurut para pengasuh pesantren bisa menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik antar pesantren, alumni pesantren maupun masyarakat secara luas.

"Para pengasuh pesantren, karena itu, menolak pelaksanaan kampanye di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan madharat-nya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya," ujar Kiai Sarmidi.

P3M menyampaikan bahwa pengasuh pesantren dari seluruh penjuru negeri antusias mengikuti acara ini. Diharapkan diskusi ini bisa membantu memahami peran pesantren dalam pembangunan nasional, kemandirian dalam aspek ekonomi, serta peran dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Indonesia.

Di antara pembicara kunci yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Dalam halaqah ini, Mahfud MD menyampaikan fiqh siyasah atau fiqh politik bertema "Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional."

Mahfud MD menyampaikan, dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini, mari semua menjadi muhajirin. Yakni orang-orang yang hijrah menuju Indonesia emas.

"Indonesia emas itu dalam bahasa arabnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," ujar Mahfud MD.

Halaqah ini, juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya As'ad Said Ali (mantan Waka BIN), KH Masdar Farid Mas'udi (Rais Syuriah PBNU), KH Abun Bunyamin (Pengasuh Pesantren Al-Muhajirin), dan KH Abdul Moqsith Ghazali (Katib Syuriah PBNU).