Banyak Masyarakat Masih Menunggu Program PTSL, Bacaleg Partai Perindo Rianto Tambunan Siap Menjembatani
loading...
Ketua Bidang Agraria Pertanahan dan Tata Ruang DPW Partai Perindo DKI Jakarta Rianto Tambunan mengungkapkan masih banyak masyarakat yang menunggu program PTSL. Foto: MPI/Dimas Choirul
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Agraria Pertanahan dan Tata Ruang DPW Partai Perindo DKI Jakarta Rianto Tambunan mengungkapkan masih banyak masyarakat yang menunggu program pemerintah terkait Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia berjanji akan membantu mereka jika terpilih menjadi anggota Dewan.
"Memang pemerintah lewat Presiden Jokowi sudah meluncurkan program yang namanya PTSL. Tapi masyarakat itu masih kurang lebih 25% yang mendapatkan sertifikat. Sekarang masih banyak, 75% masyarakat yang masih menunggu kapan nih sertifikat mereka jadi," ujar Rianto dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (12/9/2023).
Rianto yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Jakarta Timur mengatakan, banyak masyarakat yang tidak mengerti terkait pengurusan PTSL. Oleh karena itu, ia siap membantu menjembatani.
"Harapan saya nanti kalau duduk (DPRD DKI Jakarta), itu di komisi yang membawahi pertanahan, sehingga bisa menjembatani antara warga dengan Kementerian ATR/BPN. Setidaknya kita mencari tahu akar permasalahan, apa sih sebabnya sehingga yang 75% sertifikat ini tidak bisa keluar," katanya.
Berbicara mengenai pertanahan, kata dia, sering kali kasus sengketa lahan terjadi antarpemangku kepentingan, baik masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah.
Menurut Rianto, hal ini ditengarai lantaran tidak adanya kepastian hukum bagi si pemilik tanah itu sendiri. Sehingga, program sertifikasi tanah dinilai penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
"Tentunya ada kepastian hukum bagi warga yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya meningkatkan ekonomi juga bagi warga karena mereka bisa mendapatkan pinjaman usaha mikro untuk usaha-usaha mereka. Sebenarnya itu harapan Pak Jokowi di situ," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, Program PTSL adalah program revolusioner dari presiden untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini juga agar tanah warga juga naik nilainya.
Hadi mengungkapkan, pertumbuhan yang ditimbulkan dari suksesnya program PTSL sangat luar biasa. Pada 2022 nilai ekonomi yang tercatat dari aktivitas hak tanggungan dan lain-lain mencapai angka Rp5.574 trilliun.
"Artinya, ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang," ucapnya.
"Memang pemerintah lewat Presiden Jokowi sudah meluncurkan program yang namanya PTSL. Tapi masyarakat itu masih kurang lebih 25% yang mendapatkan sertifikat. Sekarang masih banyak, 75% masyarakat yang masih menunggu kapan nih sertifikat mereka jadi," ujar Rianto dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (12/9/2023).
Rianto yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Jakarta Timur mengatakan, banyak masyarakat yang tidak mengerti terkait pengurusan PTSL. Oleh karena itu, ia siap membantu menjembatani.
"Harapan saya nanti kalau duduk (DPRD DKI Jakarta), itu di komisi yang membawahi pertanahan, sehingga bisa menjembatani antara warga dengan Kementerian ATR/BPN. Setidaknya kita mencari tahu akar permasalahan, apa sih sebabnya sehingga yang 75% sertifikat ini tidak bisa keluar," katanya.
Berbicara mengenai pertanahan, kata dia, sering kali kasus sengketa lahan terjadi antarpemangku kepentingan, baik masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah.
Menurut Rianto, hal ini ditengarai lantaran tidak adanya kepastian hukum bagi si pemilik tanah itu sendiri. Sehingga, program sertifikasi tanah dinilai penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
"Tentunya ada kepastian hukum bagi warga yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya meningkatkan ekonomi juga bagi warga karena mereka bisa mendapatkan pinjaman usaha mikro untuk usaha-usaha mereka. Sebenarnya itu harapan Pak Jokowi di situ," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, Program PTSL adalah program revolusioner dari presiden untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini juga agar tanah warga juga naik nilainya.
Hadi mengungkapkan, pertumbuhan yang ditimbulkan dari suksesnya program PTSL sangat luar biasa. Pada 2022 nilai ekonomi yang tercatat dari aktivitas hak tanggungan dan lain-lain mencapai angka Rp5.574 trilliun.
"Artinya, ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang," ucapnya.
(thm)
Lihat Juga :
