Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bogor Tinggi, Partai Perindo Ungkap Penyebabnya
Senin, 04 September 2023 - 19:19 WIB
loading...
Bacaleg DPRD Jabar Dapil 6 dari Partai Perindo Sumarwan Sastra dan Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 6 dari Partai Perindo Edi Umar Dani mengikuti Podcast Aksi Nyata, Senin (4/9/2023). Foto: Partai Perindo
A
A
A
BOGOR - Angka putus sekolah di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Berdasarkan data Dapodik Pusat Data Informasi (Pusdatin) 2022, tercatat 1.706 anak yang bersekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Bogor berhenti sekolah.
Menanggapi ini, Bacaleg DPRD Jawa Barat Dapil 6 dari Partai Perindo yang juga pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor Sumarwan Sastra mengatakan, tingginya angka siswa putus sekolah terjadi sejak pandemi Covid-19.
Saat itu, khususnya siswa yang berada di wilayah pelosok banyak terkendala akses metode belajar menggunakan handphone, susahnya sinyal, dan turunnya pendapatan ekonomi keluarga.
"Sehingga secara ekonomi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah anaknya," kata Sumarwan dalam diskusi Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia bertajuk 'Miris! Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bogor Meningkat' yang digelar secara daring, Senin (4/9/2023).
Selain itu, proses verifikasi yang dilakukan sekolah terhadap sistem zonasi siswa terkadang membuat banyaknya siswa yang tinggal dekat sekolah tidak bisa diterima. Sehingga, mereka memilih sekolah swasta yang biayanya sangat mahal.
"Karena banyak yang jaraknya jauh keterima yang jaraknya dekat tidak terima. Itu salah satu yang harus diperhatikan, makanya saya mengharapkan benar-benar pemerintah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mereview ulang sistem zonasi," ujarnya.
Selain dari sisi kebijakan ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor seperti infrastruktur bangunan sekolah negeri yang rusak, pungutan liar saat pendaftaran ulang, hingga gaji tenaga pendidik atau guru honorer yang jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Senada dengan Sumarwan, Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 6 dari Partai Perindo Edi Umar Dani juga menyampaikan bahwa permasalahan belum meratanya penyerapan pendidikan di Kabupaten Bogor dikarenakan jarak sekolah negeri yang terlalu jauh dari rumah siswa.
Sehingga, banyak siswa yang memilih putus sekolah dan membantu orang tuanya menopang ekonomi keluarga daripada harus belajar di sekolah swasta yang biayanya sangat mahal.
"Kami mencoba menjembatani insyaallah kalau memang kita berkolaborasi dengan pemda untuk lebih meningkatkan atau memperbanyak sekolah-sekolah negeri khususnya di tingkat kecamatan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok untuk masuk sekolah," ujar Edi.
Menanggapi ini, Bacaleg DPRD Jawa Barat Dapil 6 dari Partai Perindo yang juga pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor Sumarwan Sastra mengatakan, tingginya angka siswa putus sekolah terjadi sejak pandemi Covid-19.
Saat itu, khususnya siswa yang berada di wilayah pelosok banyak terkendala akses metode belajar menggunakan handphone, susahnya sinyal, dan turunnya pendapatan ekonomi keluarga.
"Sehingga secara ekonomi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah anaknya," kata Sumarwan dalam diskusi Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia bertajuk 'Miris! Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bogor Meningkat' yang digelar secara daring, Senin (4/9/2023).
Selain itu, proses verifikasi yang dilakukan sekolah terhadap sistem zonasi siswa terkadang membuat banyaknya siswa yang tinggal dekat sekolah tidak bisa diterima. Sehingga, mereka memilih sekolah swasta yang biayanya sangat mahal.
"Karena banyak yang jaraknya jauh keterima yang jaraknya dekat tidak terima. Itu salah satu yang harus diperhatikan, makanya saya mengharapkan benar-benar pemerintah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mereview ulang sistem zonasi," ujarnya.
Selain dari sisi kebijakan ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor seperti infrastruktur bangunan sekolah negeri yang rusak, pungutan liar saat pendaftaran ulang, hingga gaji tenaga pendidik atau guru honorer yang jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Senada dengan Sumarwan, Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 6 dari Partai Perindo Edi Umar Dani juga menyampaikan bahwa permasalahan belum meratanya penyerapan pendidikan di Kabupaten Bogor dikarenakan jarak sekolah negeri yang terlalu jauh dari rumah siswa.
Sehingga, banyak siswa yang memilih putus sekolah dan membantu orang tuanya menopang ekonomi keluarga daripada harus belajar di sekolah swasta yang biayanya sangat mahal.
"Kami mencoba menjembatani insyaallah kalau memang kita berkolaborasi dengan pemda untuk lebih meningkatkan atau memperbanyak sekolah-sekolah negeri khususnya di tingkat kecamatan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok untuk masuk sekolah," ujar Edi.
(jon)
Lihat Juga :
