PSBB Transisi Diperpanjang, Kunjungan Wabin di Jakarta Tunggu Putusan Menkumham
loading...
Menkumham Yasonna Laoly. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Seiring meningkatnya jumlah kasus postif Covid-19 di wilayah Jakarta membuat aktivitas kunjungan untuk warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) belum kembali normal. Hingga saat ini belum ada keputusan dari Menkumham Yasonna Laoly dan Ditjenpas terkait dibukanya kembali kunjungan bagi warga binaan di seluruh Lapas, termasuk Lapas yang ada di Jakarta.
"Sampai hari ini kita masih menutup semua kunjungan sampai menunggu keputusan dari pak Menteri dan pak Dirjenpas tentang kunjungan itu kapan kita mulai bisa membuka," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) DKI, Liberty Sitinjak di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (31/7/2020).
Untuk kembali membuka kunjungan bagi para warga binaan, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui risiko yang akan ditimbulkan. Terlebih, saat ini Pemprov DKI masih terus memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kita harus tetap koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya, DKI dengan pak gubernur, karena data tentang Covid-19 itu kan lebih banyak diketahui dari pemerintah daerahnya. PSBB belum dicabut dan implementasi di lapangan masih belum memberikan kunjungan kepada napi dan tahanan di seluruh lapas dan rutan yang ada di DKI," tuturnya.
"Sampai hari ini kita masih menutup semua kunjungan sampai menunggu keputusan dari pak Menteri dan pak Dirjenpas tentang kunjungan itu kapan kita mulai bisa membuka," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) DKI, Liberty Sitinjak di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (31/7/2020).
Untuk kembali membuka kunjungan bagi para warga binaan, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui risiko yang akan ditimbulkan. Terlebih, saat ini Pemprov DKI masih terus memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kita harus tetap koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya, DKI dengan pak gubernur, karena data tentang Covid-19 itu kan lebih banyak diketahui dari pemerintah daerahnya. PSBB belum dicabut dan implementasi di lapangan masih belum memberikan kunjungan kepada napi dan tahanan di seluruh lapas dan rutan yang ada di DKI," tuturnya.
(mhd)
Lihat Juga :
