Prihatin Kebakaran 63 Kapal Nelayan di Tegal, Penasihat HNSI Jatim Serahkan Bantuan

TEGAL - Kebakaran kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin (14/8/2023) menghanguskan 63 kapal nelayan dengan kerugian yang ditaksir sekitar Rp200 miliar lebih. Musibah ini juga mengakibatkan sekitar 1.500 anak buah kapal (ABK) kehilangan pekerjaan.

Kebakaran itu membawa duka mendalam bagi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur.


Prihatin dengan korban musibah kebakaran, HNSI Jawa Timur melalui penasihatnya, Bambang Haryo menyalurkan bantuan sosial bersama tim BHS Peduli pada Senin (21/8/2023).

Bantuan tersebut terdiri atas 4,5 ton beras, 800 kg gula, 600 liter minyak goreng, 300 Kg telur, 1.200 kaleng susu kental manis, 150 kaleng biskuit, 50 dus kopi, 20 dus teh, kacang hijau, kecap, ratusan dus mi instan, multivitamin serta bantuan lainnya.



Bantuan itu diterima oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah dan Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Tegal, sekaligus dihadiri oleh personel BNPB pusat.

Bansos ini merupakan yang pertama diterima para nelayan dari organisasi dan instansi swasta, sedangkan instansi pemerintah baru Pemerintah Kota Tegal yang sudah memberikan bansos.



Bambang Haryo mengajak PT DLU Holding yang dihadiri Dirut Erwin H. Poedjono dan seluruh Direksi PT. Dharma Lautan Utama dengan mengirimkan bantuan sembako lengkap 2 truk.

"Saya merasa sangat prihatin dan duka yang sangat mendalam atas kejadian kebakaran yang menghancurkan 63 kapal nelayan. ini adalah kejadian kebakaran yang ke-3 kalinya di pelabuhan tersebut yang merupakan milik dan dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah," kata Bambang Haryo.

Pria yang akrab disapa BHS ini mengatakan, seharusnya kapal yang sandar di pelabuhan, keselamatannya harus dijamin pihak pelabuhan yang memberikan jaminan layanan minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2012.

Pada aturan tersebut pengelola pelabuhan harus menyediakan hydran dan alat pemadam yang cukup untuk menjamin pemadaman kapal-kapal yang sandar apabila terjadi kebakaran dipelabuhan tersebut.

"Saya juga sangat prihatin dengan kondisi pendangkalan pelabuhan karena perawatan normalisasi kedalaman belum dilakukan oleh pihak pengelola pelabuhan dari mulai diresmikannya pelabuhan tersebut," sebutnya.

"Sehingga pada saat terjadinya kebakaran satu kapal waktu itu, para nelayan tidak bisa menggerakkan kapalnya karena kandas akibat pendangkalan. Akibatnya, mengakibatkan api merambat ke semua kapal yang sandar di pelabuhan tersebut saat itu," imbuh mantan anggota DPR periode 2014-2019 ini.

Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini berharap pemerintah pusat, provinsi serta daerah bisa mendukung pemulihan kondisi perikanan pascakebakaran dengan membersihkan kolam pelabuhan dari bangkai-bangkai kapal tersebut.

Sekaligus membantu percepatan pembangunan kapal kapal yang rusak agar produksi dan perekonomian nelayan dapat kembali normal.

"Karena perikanan memberikan dampak multiplayer ekonomi yang demikian besar pada usaha mikro, kecil, dan menengah, maka sudah seharusnya keterlibatan pemerintah dan dunia perbankan harus segera direalisasikan di kasus tersebut," ujarnya.