Ketua DPR: Polusi Udara Jakarta Tak Bisa Diatasi dengan WFH ASN
loading...
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menilai mengatasi polusi udara Jakarta tidak bisa hanya dengan penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungan DKI saja. Kebijakan itu harus dibarengi aspek lainnya.
“Polusi udara tak cukup dengan WFH. Kita ketahui bersama, pabrik banyak ditemui di kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Kita harapkan semua industri disiplin terhadap pembuangan limbahnya,” ujar Puan, Senin (21/8/2023).
Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi ke pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan sumber energi bersih seperti energi matahari dan angin untuk keperluan rumah tangga industri.
"Solusi jangka panjang yakni memperkenalkan bahan bakar berkualitas lebih baik bagi peralatan industri guna mengurangi emisi polutan udara,” katanya.
Mantan Menko PMK ini juga mendorong pemerintah membenahi transportasi umum yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, ketertarikan menggunakan kendaraan umum meningkat.
“Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di daerah penunjang Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran sehingga orang mau beralih moda transportasi,” ungkapnya.
Kemudian, pemerintah perlu membuat terobosan lain agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik ramah lingkungan dan mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.
Seperti diberitakan, kebijakan WFH bagi ASN DKI mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara di Ibu Kota. Adapun kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50 persen bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota sekaligus mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut event internasional KTT ASEAN di Jakarta pada September 2023.
“Polusi udara tak cukup dengan WFH. Kita ketahui bersama, pabrik banyak ditemui di kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Kita harapkan semua industri disiplin terhadap pembuangan limbahnya,” ujar Puan, Senin (21/8/2023).
Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi ke pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan sumber energi bersih seperti energi matahari dan angin untuk keperluan rumah tangga industri.
"Solusi jangka panjang yakni memperkenalkan bahan bakar berkualitas lebih baik bagi peralatan industri guna mengurangi emisi polutan udara,” katanya.
Mantan Menko PMK ini juga mendorong pemerintah membenahi transportasi umum yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, ketertarikan menggunakan kendaraan umum meningkat.
“Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di daerah penunjang Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran sehingga orang mau beralih moda transportasi,” ungkapnya.
Kemudian, pemerintah perlu membuat terobosan lain agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik ramah lingkungan dan mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.
Seperti diberitakan, kebijakan WFH bagi ASN DKI mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara di Ibu Kota. Adapun kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50 persen bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota sekaligus mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut event internasional KTT ASEAN di Jakarta pada September 2023.
(jon)
Lihat Juga :
