Ridwan Kamil Segera Rapat dengan Kepala Daerah, Bahas Penanganan Polusi Udara
Senin, 21 Agustus 2023 - 07:04 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto/Ist
A
A
A
BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) belum mengambil kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu solusi menangani polusi udara. RK mengaku dirinya akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan sejumlah Kepala Daerah di wilayah Depok, Bogor dan Bekasi.
“Nanti akan dirapatkan,” kata RK di Bekasi, Minggu (20/8/2023).
Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, pemberlakuan WFH bagi ASN di Jawa Barat sudah diatur. Namun demikian ia masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait daerah yang menjadi penyangga dengan Jakarta.
“Depok, Bekasi, Bogor yang nempel ke Jakarta, sesuai arahan Presiden akan koordinasikan minggu ini,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan WFH akan dimulai sejak 21 Agustus-21 Oktober 2023.
Baca Juga: Menimbang “Work From Home” dan Keniscayaan “Hybrid Working”
“Nanti akan dirapatkan,” kata RK di Bekasi, Minggu (20/8/2023).
Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, pemberlakuan WFH bagi ASN di Jawa Barat sudah diatur. Namun demikian ia masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait daerah yang menjadi penyangga dengan Jakarta.
“Depok, Bekasi, Bogor yang nempel ke Jakarta, sesuai arahan Presiden akan koordinasikan minggu ini,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan WFH akan dimulai sejak 21 Agustus-21 Oktober 2023.
Baca Juga: Menimbang “Work From Home” dan Keniscayaan “Hybrid Working”
Kebijakan WFH tidak berlaku bagi ASN yang bekerja di pelayanan seperti rumah sakit ataupun sekolah. Ditekannya aturan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat polusi udara yang menjadi sorotan belakangan ini.
Kebijakan ini tidak berlaku bagi karyawan swasta. Menurut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kebijakan ini hanya berlaku imbauan bagi perusahaan swasta.
(hri)
