Pengamat: Kebijakan WFH ASN Tak Berpengaruh Besar Kurangi Polusi Udara Jakarta
Minggu, 20 Agustus 2023 - 14:02 WIB
loading...
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan WFH bagi ASN sebagai solusi mengurangi polusi udara Ibu Kota menuai kritik. Foto: Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai solusi mengurangi polusi udara Ibu Kota menuai kritik. Polusi udara Jakarta kian hari makin mengkhawatirkan.
"Kebijakan itu tidak akan berpengaruh banyak dalam hal mengurangi polusi," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Minggu (20/8/2023).
Baca juga: ASN Jakarta WFH Mulai Besok, Bagaimana dengan Karyawan Swasta?
Seharusnya kebijakan menangani persoalan polusi udara tidak berfokus pada kebijakan penerapan WFH bagi ASN yang dianggap bisa menjadi jalan pintas penyelesaiannya.
Pemerintah Pusat bersama Pemprov DKI juga bisa berkoordinasi dengan kepala daerah di wilayah penyangga Ibu Kota. Pasalnya, persoalan polusi tidak hanya berpusat di Jakarta saja.
"Sumber polusi itu tidak hanya persoalan moda transportasi, tapi juga ada dari industri, bahkan ada dari PLTU. Sementara itu posisinya ada di luar Jakarta semua," katanya.
"Jadi harusnya ada langkah yang lebih komprehensif menurut saya dalam artian pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan itu, melakukan sinergitas," ucapnya.
Jika ingin tetap dipaksakan menerapkan WFH bagi ASN, Trubus melihat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap perputaran roda ekonomi Ibu Kota.
"Ini merugikan perekonomian juga ujungnya kalau dipaksa betul. Karena kan kita baru bangkit dari pandemi Covid-19 tiba-tiba ada WFH," ucapnya.
"Kebijakan itu tidak akan berpengaruh banyak dalam hal mengurangi polusi," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Minggu (20/8/2023).
Baca juga: ASN Jakarta WFH Mulai Besok, Bagaimana dengan Karyawan Swasta?
Seharusnya kebijakan menangani persoalan polusi udara tidak berfokus pada kebijakan penerapan WFH bagi ASN yang dianggap bisa menjadi jalan pintas penyelesaiannya.
Pemerintah Pusat bersama Pemprov DKI juga bisa berkoordinasi dengan kepala daerah di wilayah penyangga Ibu Kota. Pasalnya, persoalan polusi tidak hanya berpusat di Jakarta saja.
"Sumber polusi itu tidak hanya persoalan moda transportasi, tapi juga ada dari industri, bahkan ada dari PLTU. Sementara itu posisinya ada di luar Jakarta semua," katanya.
"Jadi harusnya ada langkah yang lebih komprehensif menurut saya dalam artian pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan itu, melakukan sinergitas," ucapnya.
Jika ingin tetap dipaksakan menerapkan WFH bagi ASN, Trubus melihat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap perputaran roda ekonomi Ibu Kota.
"Ini merugikan perekonomian juga ujungnya kalau dipaksa betul. Karena kan kita baru bangkit dari pandemi Covid-19 tiba-tiba ada WFH," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
