Tekan Polarisasi Pemilu 2024, Waketum Perindo Minta Masyarakat Saring Konten Medsos

BANDUNG - Ruang-ruang politisasi identitas dan polarisasi dalam Pemilu 2024 harus terus dibendung oleh masyarakat. Satu di antaranya yang bisa dilakukan adalah dengan mem-filter atau menyaring konten-konten media sosial (medsos).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, di era saat ini, khususnya menjelang Pemilu 2024, konten-konten medsos sangat penting untuk difilter.



"Jadi bagaimana ruang-ruang itu dilihat secara lebih jernih, kita mem-filternya dengan lebih baik," kata Ferry saat diskusi bertajuk "Mewaspadai Kembalinya Politik Identitas dan Polarisasi Menjelang Pilpres 2024" di Hotel Hemangini, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/8/2023).



Menurut Ferry, energi anak bangsa akan cepat lelah apabila masuk dalam politik identitas. Sebab ketika sudah masuk itu sudah pasti akan memunculkan kampanye negatif.

Maka, lanjut Ferry, peran masyarakat untuk saling bahu membahu menguatkan perlu terus dipupuk. Sehingga tidak ada energi anak bangsa yang terbuang dalam politik identitas.

"Ketika sudah masuk dalam black campaign, saling menjatuhkan. Bahkan sudah menusuk ruang-ruang pribadi yang ada. Itu yang harus kita hindari bersama," ucapnya.



Bacaleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengungkapkan, ruang untuk mempersempit polarisasi dan politik identitas di Perindo sudah ada yang mengaturnya.

Dengan upaya itu, diharapkan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu tidak menjadi bagian dalam polarisasi di Tanah Air.

"Ruang-ruang dalam konteks polarisasi atau politik identitas itu juga di partai sudah ada menginternalisasi," ungkapnya.

Selain itu, Ferry juga ingin seluruh komponen masyarakat bisa menghindari perpecahan hingga pesta demokrasi usai. Segala macam yang menyeret ke ranah polarisasi dan tindakan negatif wajib dihindari.

"Termasuk bagaimana ruang-ruang politik identitas yang digunakan oleh siapa pun itu harus betul-betul dihindari. Jangan sampai terjadi," ujarnya.