Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Hoaks, Bawaslu Jatim Singgung Etika Bermedia Sosial

Kementerian Kominfo bersama GNLD Siberkreasi, menyelenggarakan Obral Obrol Literasi Digital, pada 11 Agustus 2023 yang mengangkat topik Pemilu Damai Tanpa Hoaks. Foto/Ist

A A A

SURABAYA - Masyarakat Indonesia tak lama lagi akan merayakan pesta demokrasi, sambut pemilihan umum presiden dan legislatif. Bulan-bulan politik seperti ini, persaingan antar calon semakin ketat tak terkecuali di antara para pendukung.

Karena itu, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan hati pemilih. Namun, sayang berbagai cara yang dilakukan seringkali dalam bentuk berita hoaks.

Untuk mewujudkan pemilu berjalan damai tanpa hoaks Kementerian Kominfo bersama GNLD Siberkreasi, menyelenggarakan Obral Obrol Literasi Digital, pada 11 Agustus 2023 yang mengangkat topik "Pemilu Damai Tanpa Hoaks".

Partnership Manager Mafindo, Dewi Sari mengatakan hoaks dapat merusak integritas, memengaruhi dan memicu konflik. Karena itu, aspek-aspek penting dalam pemilu, seperti demokrasi yang sehat, kredibilitas lembaga, dan partisipasi publik penting di jaga melalui literasi. Dewi menghimbau untuk selalu melakukan fact check atau cek fakta.

"Karena membantu memastikan keaslian informasi untuk cegah penyebaran hoaks menggunakan pencarian fakta berdasarkan berita resmi dari media mainstream yang terdaftar Dewan Pers," tegas Dewi, Senin (14/8/2023).

Baca Juga: Sedulur Saklawase Gelar Konsolidasi Gelorakan Semangat Pemilu Damai

Ketua Umum AKSI Wanseslaus Manggut menyebut, pola munculnya hoaks dapat dideteksi sejak dini. Masyarakat dapat mendeteksi hoaks melalui judul berita yang bombastis dan mengadu domba, sehingga perlu diwaspadai. Tak hanya itu, target hoaks juga dapat dikenali secara kasat mata, seperti saat masa pemilu hoaks dapat menyasar DPT.

"Dari peta dan pola yang ada, praktisnya kita punya persiapan yang diorkestrasi secara menyeluruh, berdasarkan pattern yang terjadi," ujar Wanseslaus.

Namun, dari pengalaman pemilu dua kali sebelumnya, hoaks beredar terlebih dahulu ke masyarakat, baru diklarifikasi kemudian dengan kecepatan rasio klarifikasi satu per sepuluh atau klarifikasi hanya 10% dari berita hoaks yang beredar.

Komisioner Bawaslu Jawa Timur (Jatim) Nur Aulia Anggraini menyatakan, ketika pola-pola munculnya hoaks dapat diidentifikasi, maka penyelenggara pemilu dapat mengorkestrasi pencegahan hoaks, dengan melibatkan pihak-pihak platform sosial media.

Karena itu, Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Pada pengalaman pemilu tahun 2019, Bawaslu mengidentifikasi hoaks meningkat dua bulan jelang pemilu, dan masih berlanjut hingga 2-3 bukan setelah pencoblosan.

Menurut Aulia, algoritma media sosial patut diwaspadai. Karena, tautan konten hoaks dapat menuntun pengguna media sosial lain turut menaut berita hoaks.

"Etika di dunia nyata, dapat diterapkan di media sosial. Karena itu, etika bermedia sosial dapat diterapkan pada konteks elektoral," ujar Aulia.

(hri)