Anggota DPRD Kenneth Minta Pemprov DKI Mediasi Bali Towerindo dan Keluarga Sultan
loading...
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menjenguk korban insiden kabel, Sultan Rifat, di RS Polri Kramatjati. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta polemik insiden kabel menjuntai antara PT Bali Towerindo dan keluarga Sultan Rifat selaku korban, bisa segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu memfasilitasi mediasi kedua belah pihak.
"Saya meminta kepada Pemprov DKI agar bisa lebih proaktif lagi dalam memfasilitasi pertemuan tersebut, karena ini menyangkut citra kita sebagai pemerintah di mata masyarakat," ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan jangan sampai muncul kesan bahwa Pemerintah DKI acuh tak acuh dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga DKI Jakarta harus berani memanggil manajemen PT Bali Towerindo dan keluarga Sultan, untuk melakukan mediasi secara transparan.
"Supaya bisa segera ada penyelesaian dan mendapatkan hasil yang happy ending," kata Kent.
Kent juga meminta kepada sejumlah pihak yang tidak berkompeten agar tidak lagi mengomentari polemik antara Bali Towerindo dengan keluarga Sultan. Hal ini agar ke depannya tidak terjadi simpang siur yang ujung-ujungnya malah jadi fitnah.
"Untuk pihak-pihak yang tidak berkompeten saya berharap untuk tidak mengeluarkan statemen apa pun lagi, sebelum mengetahui akar permasalahannya dan melakukan tabayyun kepada kedua belah pihak secara adil. Dikhawatirkan jika tidak mengetahui pangkal masalahnya, akan jadi simpang siur dan muncul fitnah," katanya.
"Saya juga meminta Pemprov DKI bisa menerapkan prinsip good governance supaya bisa mencapai suatu tujuan, dan keputusan adil yang bisa dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus antara Pemprov DKI, keluarga Sultan, dan Bali Towerindo selaku pihak swasta yang bertanggung jawab terkait masalah ini," sambungnya.
Kent berharap jangan lagi ada opini-opini liar yang tidak bisa di pertanggungjawabkan ke depannya yang malah membuat suasana semakin keruh. Dan harus disadari bahwa masyarakat luas sudah memonitor perkembangan kasus ini.
"Saya minta Pemprov DKI bisa berperan sebagai pamong dan orang tua untuk segera menyelesaikan urusan ini. Harus adil dan tidak boleh berat sebelah," beber anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta itu.
"Saya meminta kepada Pemprov DKI agar bisa lebih proaktif lagi dalam memfasilitasi pertemuan tersebut, karena ini menyangkut citra kita sebagai pemerintah di mata masyarakat," ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan jangan sampai muncul kesan bahwa Pemerintah DKI acuh tak acuh dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga DKI Jakarta harus berani memanggil manajemen PT Bali Towerindo dan keluarga Sultan, untuk melakukan mediasi secara transparan.
"Supaya bisa segera ada penyelesaian dan mendapatkan hasil yang happy ending," kata Kent.
Kent juga meminta kepada sejumlah pihak yang tidak berkompeten agar tidak lagi mengomentari polemik antara Bali Towerindo dengan keluarga Sultan. Hal ini agar ke depannya tidak terjadi simpang siur yang ujung-ujungnya malah jadi fitnah.
"Untuk pihak-pihak yang tidak berkompeten saya berharap untuk tidak mengeluarkan statemen apa pun lagi, sebelum mengetahui akar permasalahannya dan melakukan tabayyun kepada kedua belah pihak secara adil. Dikhawatirkan jika tidak mengetahui pangkal masalahnya, akan jadi simpang siur dan muncul fitnah," katanya.
"Saya juga meminta Pemprov DKI bisa menerapkan prinsip good governance supaya bisa mencapai suatu tujuan, dan keputusan adil yang bisa dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus antara Pemprov DKI, keluarga Sultan, dan Bali Towerindo selaku pihak swasta yang bertanggung jawab terkait masalah ini," sambungnya.
Kent berharap jangan lagi ada opini-opini liar yang tidak bisa di pertanggungjawabkan ke depannya yang malah membuat suasana semakin keruh. Dan harus disadari bahwa masyarakat luas sudah memonitor perkembangan kasus ini.
"Saya minta Pemprov DKI bisa berperan sebagai pamong dan orang tua untuk segera menyelesaikan urusan ini. Harus adil dan tidak boleh berat sebelah," beber anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta itu.
Lihat Juga :
