Kemendagri Sebut 200-300 RW di Jakarta Terdampak Banjir Setiap Tahun Selama Era Anies
Selasa, 01 Agustus 2023 - 12:11 WIB
loading...
Kemendagri mengungkapkan setiap tahun 200-300 RW di Jakarta terdampak banjir selama periode Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan 2018-2022. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan banjir masih menjadi masalah utama di Jakarta. Bahkan, setiap tahun 200-300 RW di Jakarta terdampak banjir selama periode Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan 2018-2022.
Hal itu diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan konsep rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Akmal mengatakan banjir di Jakarta sudah jadi masalah kronis.
![Kemendagri Sebut 200-300 RW di Jakarta Terdampak Banjir Setiap Tahun Selama Era Anies]()
“Permasalahan yang seringkali terjadi di Jakarta yakni banjir. Mohon maaf, ini kategori yang luar biasa, banjir permasalah kronis yang menyebabkan rumah dan infrastruktur rusak dalam musim hujan,” ungkap Akmal di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Pembangunan Sodetan Ciliwung Sempat Terhenti
“Periode 2018 hingga 2022, jumlah wilayah yang terdampak banjir di Jakarta cenderung stabil di kisaran 200 sampai 300 RW setiap tahun. Bahkan wilayah yang terdampak banjir sempat melonjak 1.052 RW,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Akmal meminta perlu regulasi khusus. Apalagi pasca Ibu Kota Indonesia dipindah ke Pulau Kalimantan. Mengingat, selama ini Jakarta sudah memiliki beban yang berat sebagai Ibu Kota.
“Saya ingin menyampaikan tidak ada orang yang tidak kenal Jakarta. Kontribusi Jakarta untuk Indonesia sejak berdiri tidak terhitung jumlahnya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan DKI pasca ada UU, ini betul-betul menjadi DKI yang diharapkan banyak pihak,” tandasnya.
Baca Juga: Sudah 5 Hari Terendam Banjir, Warga Pondok Kopi Mengaku Pasrah
“Begitu banyak beban yang dimiliki oleh Jakarta sehingga membuat beberapa pilihan untuk Jakarta. Pindahnya Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota yang baru menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah yang telah dihadapi Jakarta selama bertahun-tahun,” pungkasnya.
Hal itu diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan konsep rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Akmal mengatakan banjir di Jakarta sudah jadi masalah kronis.
“Permasalahan yang seringkali terjadi di Jakarta yakni banjir. Mohon maaf, ini kategori yang luar biasa, banjir permasalah kronis yang menyebabkan rumah dan infrastruktur rusak dalam musim hujan,” ungkap Akmal di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Pembangunan Sodetan Ciliwung Sempat Terhenti
“Periode 2018 hingga 2022, jumlah wilayah yang terdampak banjir di Jakarta cenderung stabil di kisaran 200 sampai 300 RW setiap tahun. Bahkan wilayah yang terdampak banjir sempat melonjak 1.052 RW,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Akmal meminta perlu regulasi khusus. Apalagi pasca Ibu Kota Indonesia dipindah ke Pulau Kalimantan. Mengingat, selama ini Jakarta sudah memiliki beban yang berat sebagai Ibu Kota.
“Saya ingin menyampaikan tidak ada orang yang tidak kenal Jakarta. Kontribusi Jakarta untuk Indonesia sejak berdiri tidak terhitung jumlahnya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan DKI pasca ada UU, ini betul-betul menjadi DKI yang diharapkan banyak pihak,” tandasnya.
Baca Juga: Sudah 5 Hari Terendam Banjir, Warga Pondok Kopi Mengaku Pasrah
“Begitu banyak beban yang dimiliki oleh Jakarta sehingga membuat beberapa pilihan untuk Jakarta. Pindahnya Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota yang baru menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah yang telah dihadapi Jakarta selama bertahun-tahun,” pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
