Soroti Kasus Korupsi SMAN 19 Palembang, Partai Perindo: Usut Tuntas Guna Reformasi Pendidikan Nasional

JAKARTA - Perilaku memalukan kembali dilakukan oleh petinggi di lingkungan pendidikan. Mantan kepala sekolah dan ketua komite SMA Negeri 19 Palembang berkomplot melakukan korupsi dana komite dan pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2021-2022.

Akibatnya, SMAN 19 Palembang harus menanggung utang sebesar Rp655 juta. Adapun, uang komite yang digunakan dan dikorupsi merupakan hasil dari pembayaran yang dilakukan oleh 1.455 siswa.



Menanggapi hal ini, Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo,IkeJulies Tiatimenilai, korupsi di lingkungan sekolah merupakan tindakan yang miris dan memalukan. Hal itu, kata Ike tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

Terlebih, konstitusi Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.



"Namun, tujuan tersebut semakin sulit terwujud akibat perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum para pejabat hingga tenaga pendidik atau guru," kata Ike dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang tahun 2022 ditemukan 93 kasus korupsi di lingkungan sekolah. Jumlah ini melonjak sangat tinggi dibandingkan tahun 2021, yaitu sebanyak 44 kasus.



Sebagai partai politik yang memiliki sensitivitas dalam isu sosial, perempuan dan anak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Partai Perindo.

Pertama, Partai Perindo meminta penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala sekolah di Palembang tersebut.

Pelaku harus mendapat hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Hukuman berat terhadap pelaku agar memberikan efek jera. Akibatnya, siswa-siswi sekolah tersebut tidak bisa mengikuti berbagai kegiatan akibat tidak ada anggaran," kata keyang juga mantan news anchor dengan namaIkeSuharjoitu.

Kedua, Partai Perindo mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Pasalnya, Ike memandang, berbagai permasalahan di dunia pendidikan kita sudah sangat banyak dan mengakar.

Seperti misalnya, kualitas siswa yang masih rendah dan tidak merata, tenaga pendidik yang tidak profesional, biaya pendidikan mahal, dan masih banyak pungli hingga budaya korupsi yang sudah mengakar.

"Pemerintah harus benar-benar serius untuk melakukan pembenahan dan reformasi dalam sistem pendidikan nasional," kata Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu.

Ketiga, Partai Perindo--yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--meminta pemerintah untuk serius memberantas pungli dan korupsi di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri.

"Harus ada badan pengawas, di mana badan tersebut mengawasi semua data di sekolah, khususnya dana BOS. Sehingga tidak ada lagi tindakan penyelewengan dana sekolah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.