Gizi Buruk di Madura Masih Tinggi, DPR: Pemerintah Harus Turun dan Membantu

SUMENEP - Kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih sangat tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana mengatakan hal itu saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sumenep, Jawa Timur.

"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu, Jumat (30/6/2023).



Dia mencontohkan, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting. Menurutnya, anggaran tersebut sangat minim.

"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," ujarnya.

Kunjungan itu juga dihadiri anggota DPR, Hasani Bin Zuber, Gilang Dhiela Fararez (FPDIP), Mulan Jameela (Gerindra), Arzeti Bilbina (PKB), Linda Megawati (PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (PD).

Putu menambahkan, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan.



Hal itu untuk memajukan potensi ekonomi pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.

“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” jelasnya.

Putu menambahkan, untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.

"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," kata Legislator asal Bali ini.

Mengingat Universitas Trunojoyo Madura adalah universitas negeri yang akan menjadi world class university, UTM banyak mengupas mengenai permasalahan yang terjadi di Madura. Sehingga, DPR pun banyak mendapatkan info dari rektor, dosen maupun mahasiswa yang akan dibawa ke pusat.

Putu menambahkan, DPR perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat menemukan solusi yang berkelanjutan.

"Kita berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia," tandas Putu.

Sementara Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat Madura kaya akan potensi alam.

Sehingga, hal tersebut dapat meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri. Hanya saja, kendala utama di Madura adalah infrastruktur akses jalan ke lokasi pariwisata.

"Secara umum, infrastruktur di Madura itu dari zaman awal kemerdekaan bahkan Belanda sampai sekarang, luas jalannya belum banyak kendaraan. Sedangkan, frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya, memang perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,” ujarnya.