Jabar Desak Moratorium Pemekaran Dicabut, 9 Calon Daerah Otonomi Baru Antre
Rabu, 28 Juni 2023 - 08:28 WIB
loading...
Pemprov dan DPRD Jabar menyetujui usulan Kabupaten Subang Utara sebagai CDOB. Foto SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Desakan pencabutan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) menyeruak di Jawa Barat. Pasalnya, sudah ada sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) diusulkan ke pemerintah pusat.
Terbaru, ada Kabupaten Subang Utara yang disetujui jadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) oleh Pemprov dan DPRD Jabar. Pengusulan Subang Utara ke pemerintah pusat berdasarkan persetujuan yang berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (27/6/2023). Baca juga: Mendagri: Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Aspirasi yang Sudah Cukup Lama
"Alhamdulillah, satu daerah CDPOB, yaitu Kabupaten Subang Utara sudah kami setujui (dalam Rapat Paripurna) dihadiri oleh tokoh-tokoh dari forum koordinasi pemekaran pantura Subang," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil.
Menurut Kang Emil, CDOB Subang Utara terwujud berkat kerja kolektif seluruh stakeholders termasuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pemekaran DOB di kawasan utara Jabar.
"Ini adalah aspirasi yang diwujudkan oleh kerja semua pihak, mulai level desa, forum komunikasi Kabupaten Subang, Pemda Provinsi Jabar, juga anggota DPR RI, yang tentunya memperjuangkan sebuah keadilan kewilayahan," ujarnya.
Adapun 9 CDPOB yang diusulkan Pemprov Jabar ke pusat antara lain Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Garut Utara, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Indramayu Barat, dan yang terbaru Kabupaten Subang Utara.
"Mudah-mudahan di Pemerintah Pusat apakah masih di era Presiden Jokowi ataupun nanti di era pemerintahan yang baru keadilan pemekaran wilayah yang sekarang masih dalam moratorium bisa dicabut dan kita bisa merasakan kesejahteraan (masyarakat) Jawa Barat yang meningkat," ucap Kang Emil.
"Sekarang saja dengan keterbatasan kita sudah sangat luar biasa, apalagi (setelah) ada pemekaran yang proporsional," imbuhnya. Baca juga: Gubernur Sulut: Pemekaran Bukan untuk Memisahkan Wilayah, tapi Mendekatkan Pelayanan Publik
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ruhiyat menyebut, pihaknya akan memperjuangkan proses pemekaran DOB hingga ke level pusat. Hal itu harus dilakukan karena Provinsi Jabar mempunyai jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, namun hanya ada 27 kabupaten/kota.
Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, tapi jumlah kabupaten/kota hanya 27. Sedangkan Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota dan Jawa Timur mempunyai 38 kabupaten/kota.
"Sehingga kami dari DPRD (Jabar) mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan memberikan kesempatan kepada sembilan kabupaten/kota daerah otonomi baru di Jabar untuk dibahas di Komisi II DPR RI dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri," kata Ruhiyat.
Di tempat yang sama, Anggota DPR RI, Ono Surono akan mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium, sehingga pemekaran daerah otonomi baru di Jabar bisa berjalan dengan lancar.
"Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bagaimana mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan tentunya kita semua sepakat. Saya yakin semua fraksi di DPR sepakat karena memang harus ada keadilan pemekaran dan fiskal," ucap Ono.
Terbaru, ada Kabupaten Subang Utara yang disetujui jadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) oleh Pemprov dan DPRD Jabar. Pengusulan Subang Utara ke pemerintah pusat berdasarkan persetujuan yang berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (27/6/2023). Baca juga: Mendagri: Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Aspirasi yang Sudah Cukup Lama
"Alhamdulillah, satu daerah CDPOB, yaitu Kabupaten Subang Utara sudah kami setujui (dalam Rapat Paripurna) dihadiri oleh tokoh-tokoh dari forum koordinasi pemekaran pantura Subang," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil.
Menurut Kang Emil, CDOB Subang Utara terwujud berkat kerja kolektif seluruh stakeholders termasuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pemekaran DOB di kawasan utara Jabar.
"Ini adalah aspirasi yang diwujudkan oleh kerja semua pihak, mulai level desa, forum komunikasi Kabupaten Subang, Pemda Provinsi Jabar, juga anggota DPR RI, yang tentunya memperjuangkan sebuah keadilan kewilayahan," ujarnya.
Adapun 9 CDPOB yang diusulkan Pemprov Jabar ke pusat antara lain Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Garut Utara, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Indramayu Barat, dan yang terbaru Kabupaten Subang Utara.
"Mudah-mudahan di Pemerintah Pusat apakah masih di era Presiden Jokowi ataupun nanti di era pemerintahan yang baru keadilan pemekaran wilayah yang sekarang masih dalam moratorium bisa dicabut dan kita bisa merasakan kesejahteraan (masyarakat) Jawa Barat yang meningkat," ucap Kang Emil.
"Sekarang saja dengan keterbatasan kita sudah sangat luar biasa, apalagi (setelah) ada pemekaran yang proporsional," imbuhnya. Baca juga: Gubernur Sulut: Pemekaran Bukan untuk Memisahkan Wilayah, tapi Mendekatkan Pelayanan Publik
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ruhiyat menyebut, pihaknya akan memperjuangkan proses pemekaran DOB hingga ke level pusat. Hal itu harus dilakukan karena Provinsi Jabar mempunyai jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, namun hanya ada 27 kabupaten/kota.
Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, tapi jumlah kabupaten/kota hanya 27. Sedangkan Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota dan Jawa Timur mempunyai 38 kabupaten/kota.
"Sehingga kami dari DPRD (Jabar) mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan memberikan kesempatan kepada sembilan kabupaten/kota daerah otonomi baru di Jabar untuk dibahas di Komisi II DPR RI dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri," kata Ruhiyat.
Di tempat yang sama, Anggota DPR RI, Ono Surono akan mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium, sehingga pemekaran daerah otonomi baru di Jabar bisa berjalan dengan lancar.
"Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bagaimana mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan tentunya kita semua sepakat. Saya yakin semua fraksi di DPR sepakat karena memang harus ada keadilan pemekaran dan fiskal," ucap Ono.
(don)
Lihat Juga :
