Peta Jalan Menuju Energi Bersih, Moeldoko: PLTU akan Pensiun Dini secara Simultan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan peta jalan (road map) menuju energi bersih atau net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Karena itu, PLTU akan dilakukan 'pensiun dini' secara simultan.



"PLTU subkritikal tahap pertama akan mengalami 'pensiun dini' pada tahun 2031. Ini nanti diikuti dengan tersambungnya interkoneksi jaringan listrik antar pulau di Tahun 2035," jelas Moeldoko dalam diskusi bertajuk "Ekosistem Menuju Energi Bersih" yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Senin, (5/6/2023).

Pemerintah nantinya akan menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dan simultan untuk mencapai target NZE 2060. Pada tahun 2040, jelas Moeldoko, pemerintah akan menargetkan bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sudah mencapai 71 persen.

"Ini diikuti dengan penghentian penjualan motor konvensional.Jadi tidak ada lagi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang beroperasi serta tidak ada penjualan motor konvensional. Semuanya diharapkan menuju ke listrik," ungkap Moeldoko.

Selain itu, pada tahun 2050, pemerintah menargetkan bauran energi nasional mencapai 87 persen yang dibarengi dengan penghentian penjualan mobil konvensional. "Jadi mobil konvensional di 2050 nanti sudah gak ada lagi," kata Moeldoko.

Target NZE, sambungnya, akan terpenuhi pada tahun 2060. Saat itu bauran energi nasional telah mencapai 100 persen yang didominasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

NZE ini nantinya akan dibarengi penyaluran gas melalui jaringan gas sebanyak 123 juta sambungan rumah tangga dan kompor listrik sebanyak 52 juta rumah tangga."Itulah kira-kira road map Indonesia dalam menuju 2060 zero emissions," kata Moeldoko.

"Saya pikir pemerintah sudah memiliki road map menuju ke sana, sangat clear ya road map-nya itu penting bagi masyarakat Indonesia untuk ikut memahami dan terlibat di dalamnya," imbuhnya.

Hal ini, kata mantan Panglima TNI itu, juga diperkuat oleh pertemuan KTT ASEAN beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, yang memberikan arah yang lebih jelas dan konkrit bahwa perlu dibangun ekosistem kendaraan listrik di kawasan ASEAN.

"Saya pikir ini lebih memperkuat lagi komitmen Indonesia dan masyarakat Indonesia menuju zero emission tahun 2060 di antaranya melalui energi bersih," ujarnya.
Terkait itu, pemerintah nantinya akan menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dan simultan untuk mencapai target NZE 2060.

"NZE ini nantinya akan dibarengi penyaluran gas melalui jaringan gas sebanyak 123 juta sambungan rumah tangga dan kompor listrik sebanyak 52 juta rumah tangga," tandasnya..

Selain menyiapkan road map, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah instrumen dalam rangka mencapai NZE 2060. Menurut Moeldoko, ada dua instrumen yang telah disiapkan pemerintah saat ini dalam rangka mempercepat target NZE.

Pertama, Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kedua, Inpres No.7 Tahun 2022 terkait Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menurut Moeldoko, instrumen yang disediakan pemerintah menjadi payung hukum yang juga akan memberikan efektifitas dalam pengembangan industri listrik di Indonesia.

"Kalau instrumen sudah ada, berikutnya ekosistem yang lain adalah pengembangan industrinya dan berikutnya industri itu akan bertumbuh dengan baik apabila ada SPKLU-nya tersedia," bebernya.

Selain itu, Moeldoko juga menyinggung soal pendanaan dalam rangka mempercepat transisi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik.

"Pendanaan ini menjadi hal yang krusial karena sampai dengan saat ini semangat perbankan untuk memberikan leasing kepada pembelian kendaraan listrik ini juga masih belum masif, ada tapi belum begitu besar," katanya.