Massa HMI dan FPI Demo Antikomunis
Selasa, 24 Mei 2016 - 23:06 WIB
Massa HMI dan FPI Demo Antikomunis
A
A
A
MAJALENGKA - Puluhan massa dari berbagai ormas Islam, di Majalengka menggelar aksi unjuk rasa, ke gedung DPRD dan kantor Bupati Majalengka, menolak bangkitnya kembali komunisme di Indonesia.
Massa yang berasal dari Front Pembela Islam (FPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GMBI, LSM Penjara, Fisum LSM, LSM
Basmi, serta ormas lainnya mendesak pemerintah untuk menolak paham komunisme di Indonesia.
Aksi itu mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Koordinator aksi Muhamad Yusuf Komarudin mendesak, wakil rakyat dan bupati sama-sama menolak komunisme dengan mereka.
"Masa kelam dulu harus dicatat sebagai bagian dari sejarah masa lalu. Jika saat ini paham komunis mulai muncul harus segera ditindak. Termasuk simbol-simbol komunisnya harus diamankan oleh aparat," katanya, Selasa (24/5/2016).
Bukan hanya itu, dia juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka dan DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak melakukan permohonan maaf terhadap keluarga komunis.
"Pemerintah harus menolak permohonan maaf terhadap mantan dan anak-anak PKI. Seharusnya, merekalah yang menyampaikan permohonan maaf terhadap negara dan warga Indonesia yang telah mendapat siksaan dan penderitaan," tegasnya.
Hal senada diutarakan orator lainnya dari HMI cabang Majalengka Munawar. Dia meminta aparat kepolisian dan TNI terus memonitor di media sosial, karena paham komunis banyak diakses mayarakat di media sosial.
"Paham-paham radikal yang ingin memecah belah bangsa banyak diakses di medsos, itu harus ditindak oleh aparat, jangan dibiarkan tanpa ada tindakan tegas dari aparat maupun pemerintah," tuturnya.
Dia juga meminta pemerintah tidak meminta maaf kepada keluarga PKI dan pemerintah harus bersama-sama menumpas PKI di Indonesia, sebagai salah satu solusi agar bangsa ini tidak mengalami penderitaan serupa seperti pada masa lalu.
Terpisah, anggota DPRD Majalengka yang menerima perwakilan demonstran mengaku sepaham dengan aspirasi yang diutarakan para ormas Islam dan OKP.
"Kami selaku anggota dewan dan mewakili puluhan anggota DPRD Majalengka sama menyatakan menolak terhadap kebangkitan paham komunisme dan PKI di Tanah Air ini. Kami menolak PKI bangkit dan hadirnya PKI yang akan merusak NKRI," sambung Humed, anggota Fraksi PKS DPRD Majalengka.
Setelah menggelar aksinya di gedung dewan dan kantor bupati, massa menutup aksi dengan doa bersama, dan akhirnya massa membubakaran diri.
Massa yang berasal dari Front Pembela Islam (FPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GMBI, LSM Penjara, Fisum LSM, LSM
Basmi, serta ormas lainnya mendesak pemerintah untuk menolak paham komunisme di Indonesia.
Aksi itu mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Koordinator aksi Muhamad Yusuf Komarudin mendesak, wakil rakyat dan bupati sama-sama menolak komunisme dengan mereka.
"Masa kelam dulu harus dicatat sebagai bagian dari sejarah masa lalu. Jika saat ini paham komunis mulai muncul harus segera ditindak. Termasuk simbol-simbol komunisnya harus diamankan oleh aparat," katanya, Selasa (24/5/2016).
Bukan hanya itu, dia juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka dan DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak melakukan permohonan maaf terhadap keluarga komunis.
"Pemerintah harus menolak permohonan maaf terhadap mantan dan anak-anak PKI. Seharusnya, merekalah yang menyampaikan permohonan maaf terhadap negara dan warga Indonesia yang telah mendapat siksaan dan penderitaan," tegasnya.
Hal senada diutarakan orator lainnya dari HMI cabang Majalengka Munawar. Dia meminta aparat kepolisian dan TNI terus memonitor di media sosial, karena paham komunis banyak diakses mayarakat di media sosial.
"Paham-paham radikal yang ingin memecah belah bangsa banyak diakses di medsos, itu harus ditindak oleh aparat, jangan dibiarkan tanpa ada tindakan tegas dari aparat maupun pemerintah," tuturnya.
Dia juga meminta pemerintah tidak meminta maaf kepada keluarga PKI dan pemerintah harus bersama-sama menumpas PKI di Indonesia, sebagai salah satu solusi agar bangsa ini tidak mengalami penderitaan serupa seperti pada masa lalu.
Terpisah, anggota DPRD Majalengka yang menerima perwakilan demonstran mengaku sepaham dengan aspirasi yang diutarakan para ormas Islam dan OKP.
"Kami selaku anggota dewan dan mewakili puluhan anggota DPRD Majalengka sama menyatakan menolak terhadap kebangkitan paham komunisme dan PKI di Tanah Air ini. Kami menolak PKI bangkit dan hadirnya PKI yang akan merusak NKRI," sambung Humed, anggota Fraksi PKS DPRD Majalengka.
Setelah menggelar aksinya di gedung dewan dan kantor bupati, massa menutup aksi dengan doa bersama, dan akhirnya massa membubakaran diri.
(san)
