Blusukan ke TPS3R, DPD Perindo Denpasar Sebut Upah Pekerja Sampah Tak layak
loading...
Wakil Ketua DPD Perindo Denpasar, Aa Gede Agung Aryawan. (Ist)
A
A
A
DENPASAR - Pengurus DPD Partai Perindo Kota Denpasar, blusukan ke tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) Ubung Gemilang, Kecamatan Denpasar Utara tepat di Hari Buruh.
Dalam kunjungannya tersebut, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024, juga membagikan paket sembako kepada seluruh petugas TPS3R. Diketahui, petugas TPS3R ini menjadi salah satu garda terdepan yang mendedikasikan dirinya dalam menjaga kota tetap bersih.
Wakil Ketua DPD Perindo Denpasar, Aa Gede Agung Aryawan mengatakan, dalam kunjungan yang berlangsung hangat, Perindo juga membagikan paket sembako kepada seluruh petugas TPS3R yang diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan harian mereka.
Selain itu, ia juga menyoroti upah yang diterima oleh pekerja sampah yang dinilainya sangat tidak layak.
"Kita ingin melihat yang terjadi dilapangan, apa yang kita dengar ternyata upah mereka tidak layak, dan tidak sesuai dengan UMK, artinya belum bisa sesuai fungsinya dalam menerapkan UU Ketenagakerjaan," tegas Agung, Senin (1/5/2023).
"Semua pekerja wajib mendapatkan upah yang layak," pungkasnya.
Dalam kunjungannya tersebut, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024, juga membagikan paket sembako kepada seluruh petugas TPS3R. Diketahui, petugas TPS3R ini menjadi salah satu garda terdepan yang mendedikasikan dirinya dalam menjaga kota tetap bersih.
Wakil Ketua DPD Perindo Denpasar, Aa Gede Agung Aryawan mengatakan, dalam kunjungan yang berlangsung hangat, Perindo juga membagikan paket sembako kepada seluruh petugas TPS3R yang diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan harian mereka.
Selain itu, ia juga menyoroti upah yang diterima oleh pekerja sampah yang dinilainya sangat tidak layak.
"Kita ingin melihat yang terjadi dilapangan, apa yang kita dengar ternyata upah mereka tidak layak, dan tidak sesuai dengan UMK, artinya belum bisa sesuai fungsinya dalam menerapkan UU Ketenagakerjaan," tegas Agung, Senin (1/5/2023).
"Semua pekerja wajib mendapatkan upah yang layak," pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :
