Menko PMK: DKI Tidak Terima Perantau Jika Tak Punya Modal Keterampilan
Jum'at, 28 April 2023 - 08:32 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti para pendatang yang mengajak keluarga atau sanak saudaranya ke perantauanusai mudik Lebaran Idulfitri 2023.
Muhadjir mengimbau apara pendatang yang baru untuk mempertimbangkan dengan matang keputusannya merantau ke Jakarta. Karena merantau memerlukan modal yang besar, tidak hanya tekad, tetapi juga keterampilan dan pengetahuan yang berdaya saing.
“Pada dasarnya siapa pun menuju Ibu Kota menjadi hak mereka. Tetapi tidak bisa datang tanpa modal dalam bentuk keterampilan, modal pengetahuan, maupun yang lain. Itu yang harus dimiliki kan mencoba beradu nasib di Jakarta,” kata Muhadjir, Jumat (28/4/2023).
Baca juga: Pemprov DKI Catat Jumlah Pendatang Sepanjang 2021-2022 Naik 7,92%
Muhadjir menyadari bahwa pemerintah tidak bisa membatasi secara keras untuk melarang para pendatang membawa sanak saudaranya datang ke Jakarta.
Muhadjir meyakini persoalan tersebut akan semakin berkurang seiring dengan tersebarnya dan terdistribusinya industri di daerah.
“Sekarang sudah mulai terbangun, bahkan juga ada perusahaan yang ada di pusat sekitar DKI Jakarta membuat cabangnya di daerah. Jadi harapannya ini bisa menjadi tempat baru untuk mereka,” imbuhnya.
Baca juga: Lebaran 2023, Pemprov DKI Imbau Pendatang Baru Wajib Lapor RT dan RW
Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak menolak pendatang baru di Ibu Kota, setelah periode Lebaran 2023 usai.“Ya kan kita tidak bisa (memulangkan), mereka (pendatang) kan punya hak untuk datang,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Heru mengaku bahwa pihaknya pernah menemukan pendatang baru yang menjadi pemulung di Ibu Kota dan akhirnya sudah dikembalikan ke daerah asalnya.
“Ada juga yang beberapa waktu lalu ketemu seperti pemulung dan segala macam itu, kita kembalikan,”katanya.
Sebelumnya, Heru mengimbau agar warga yang mudik ke kampung halaman untuk tidak mengajak kolega maupun saudara saat kembali ke Jakarta.
Dia meminta agar petugas gabungan seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Disdukcapil memantau warga kembali setelah mudik.
Muhadjir mengimbau apara pendatang yang baru untuk mempertimbangkan dengan matang keputusannya merantau ke Jakarta. Karena merantau memerlukan modal yang besar, tidak hanya tekad, tetapi juga keterampilan dan pengetahuan yang berdaya saing.
“Pada dasarnya siapa pun menuju Ibu Kota menjadi hak mereka. Tetapi tidak bisa datang tanpa modal dalam bentuk keterampilan, modal pengetahuan, maupun yang lain. Itu yang harus dimiliki kan mencoba beradu nasib di Jakarta,” kata Muhadjir, Jumat (28/4/2023).
Baca juga: Pemprov DKI Catat Jumlah Pendatang Sepanjang 2021-2022 Naik 7,92%
Muhadjir menyadari bahwa pemerintah tidak bisa membatasi secara keras untuk melarang para pendatang membawa sanak saudaranya datang ke Jakarta.
Muhadjir meyakini persoalan tersebut akan semakin berkurang seiring dengan tersebarnya dan terdistribusinya industri di daerah.
“Sekarang sudah mulai terbangun, bahkan juga ada perusahaan yang ada di pusat sekitar DKI Jakarta membuat cabangnya di daerah. Jadi harapannya ini bisa menjadi tempat baru untuk mereka,” imbuhnya.
Baca juga: Lebaran 2023, Pemprov DKI Imbau Pendatang Baru Wajib Lapor RT dan RW
Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak menolak pendatang baru di Ibu Kota, setelah periode Lebaran 2023 usai.“Ya kan kita tidak bisa (memulangkan), mereka (pendatang) kan punya hak untuk datang,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Heru mengaku bahwa pihaknya pernah menemukan pendatang baru yang menjadi pemulung di Ibu Kota dan akhirnya sudah dikembalikan ke daerah asalnya.
“Ada juga yang beberapa waktu lalu ketemu seperti pemulung dan segala macam itu, kita kembalikan,”katanya.
Sebelumnya, Heru mengimbau agar warga yang mudik ke kampung halaman untuk tidak mengajak kolega maupun saudara saat kembali ke Jakarta.
Dia meminta agar petugas gabungan seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Disdukcapil memantau warga kembali setelah mudik.
(ams)
Lihat Juga :
