Jabar Pastikan Siswa SMA/SMK Tidak Mampu Terima Bantuan Kuota Internet
Selasa, 21 Juli 2020 - 14:34 WIB
loading...
Foto dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memastikan, siswa SMA/SMK negeri tidak mampu di Provinsi Jabar mendapatkan bantuan kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19.
Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi menegaskan, program bantuan internet gratis tersebut mengacu kepada hasil survei dimana sebagian orang tua siswa di Jabar mengaku kesulitan mengakses internet karena tidak mampu membeli kuota internet. "Kita sudah lakukan survei, hasilnya sebagian orang tua siswa mengeluh anaknya tidak bisa mengikuti PJJ karena tidak mampu membeli kuota internet," tegas Dedi kepada SINDOnews, Selasa (21/7/2020).
Oleh karenanya, lanjut Dedi, bantuan kuota internet diprioritaskan untuk siswa SMA/SMK tidak mampu. Adapun penentuan siswa penerima bantuan tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. "Jadi, tidak semua siswa mendapatkan bantuan kuota internet. Pihak sekolah harus memprioritaskan siswa tidak mampu, agar mereka bisa mengikuti PJJ," tegasnya.
Dedi juga menjelaskan, program bantuan kuota internet yang dimulai bulan ini hingga Desember 2020 tersebut secara teknis akan dilakukan oleh pihak sekolah dengan anggaran yang berasal dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD) atau bantuan operasional siswa (BOS). (Baca: Mahasiswa Jalur SM ITB Harus Punya Saldo Rp100 Juta Viral di Medsos)
Meski begitu, Dedi kembali menegaskan bahwa tidak semua dana BOPD atau BOS tersebut digunakan untuk bantuan kuota internet. Untuk diketahui, dana BOPD bagi setiap siswa SMA/SMK di Jabar sendiri nilainya antara Rp140.000 hingga Rp170.000 yang dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional di luar dana BOS.
"Dana BOPD dan BOS itu kan ada kriterianya, seperti untuk belanja modal, barang jasa, dan non-personalia. Jadi, tidak semua untuk kuota internet. Nah, kita persilakan pihak sekolah mengambil dari dana tersebut untuk bantuan kuota internet. Jadi, nanti pihak sekolah bisa bekerja sama dengan penyedia internet sekaligus menentukan siapa saja siswa yang dinilai berhak mendapatkan bantuan tersebut," katanya.
Dedi juga mengingatkan bahwa pihak sekolah dan orang tua siswa harus mampu mengawasi penggunaan kuota internet bantuan tersebut. Dia berharap, pihak sekolah pun bisa mengatur teknis penggunaannya, agar bantuan kuota internet tersebut benar-benar digunakan untuk PJJ. "Termasuk orang tua, orang tua juga harus bisa mengawasi penggunaan bantuan tersebut karena program bantuan ini kan didasari keluhan dari mereka," katanya.
Dedi menambahkan, siswa SMA/SMK swasta juga bisa mendapatkan bantuan kuota internet dari sekolah masing-masing dengan sumber dana dari BOS dan kuota internet yang diberikan mengacu kepada kebijakan sekolah. Sedangkan untuk siswa di daerah yang sulit mengakses internet, pihaknya akan mengirimkan paket buku melalui PT Pos rumah siswa atau cara lainnya dengan mengumpulkan sejumlah siswa untuk belajar bersama di tempat yang memiliki fasilitas belajar.
Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi menegaskan, program bantuan internet gratis tersebut mengacu kepada hasil survei dimana sebagian orang tua siswa di Jabar mengaku kesulitan mengakses internet karena tidak mampu membeli kuota internet. "Kita sudah lakukan survei, hasilnya sebagian orang tua siswa mengeluh anaknya tidak bisa mengikuti PJJ karena tidak mampu membeli kuota internet," tegas Dedi kepada SINDOnews, Selasa (21/7/2020).
Oleh karenanya, lanjut Dedi, bantuan kuota internet diprioritaskan untuk siswa SMA/SMK tidak mampu. Adapun penentuan siswa penerima bantuan tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. "Jadi, tidak semua siswa mendapatkan bantuan kuota internet. Pihak sekolah harus memprioritaskan siswa tidak mampu, agar mereka bisa mengikuti PJJ," tegasnya.
Dedi juga menjelaskan, program bantuan kuota internet yang dimulai bulan ini hingga Desember 2020 tersebut secara teknis akan dilakukan oleh pihak sekolah dengan anggaran yang berasal dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD) atau bantuan operasional siswa (BOS). (Baca: Mahasiswa Jalur SM ITB Harus Punya Saldo Rp100 Juta Viral di Medsos)
Meski begitu, Dedi kembali menegaskan bahwa tidak semua dana BOPD atau BOS tersebut digunakan untuk bantuan kuota internet. Untuk diketahui, dana BOPD bagi setiap siswa SMA/SMK di Jabar sendiri nilainya antara Rp140.000 hingga Rp170.000 yang dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional di luar dana BOS.
"Dana BOPD dan BOS itu kan ada kriterianya, seperti untuk belanja modal, barang jasa, dan non-personalia. Jadi, tidak semua untuk kuota internet. Nah, kita persilakan pihak sekolah mengambil dari dana tersebut untuk bantuan kuota internet. Jadi, nanti pihak sekolah bisa bekerja sama dengan penyedia internet sekaligus menentukan siapa saja siswa yang dinilai berhak mendapatkan bantuan tersebut," katanya.
Dedi juga mengingatkan bahwa pihak sekolah dan orang tua siswa harus mampu mengawasi penggunaan kuota internet bantuan tersebut. Dia berharap, pihak sekolah pun bisa mengatur teknis penggunaannya, agar bantuan kuota internet tersebut benar-benar digunakan untuk PJJ. "Termasuk orang tua, orang tua juga harus bisa mengawasi penggunaan bantuan tersebut karena program bantuan ini kan didasari keluhan dari mereka," katanya.
Dedi menambahkan, siswa SMA/SMK swasta juga bisa mendapatkan bantuan kuota internet dari sekolah masing-masing dengan sumber dana dari BOS dan kuota internet yang diberikan mengacu kepada kebijakan sekolah. Sedangkan untuk siswa di daerah yang sulit mengakses internet, pihaknya akan mengirimkan paket buku melalui PT Pos rumah siswa atau cara lainnya dengan mengumpulkan sejumlah siswa untuk belajar bersama di tempat yang memiliki fasilitas belajar.
(don)
Lihat Juga :
