Brigjen Endar Priantoro Laporkan Karo SDM dan Sekjen KPK ke Polda Metro Jaya
Selasa, 11 April 2023 - 22:31 WIB
loading...
Brigjen Endar Priantoro melaporkan Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zuraida Retno Pamungkas dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa ke Polda Metro Jaya. Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Brigjen Endar Priantoro melaporkan Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zuraida Retno Pamungkas dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pencopotan Brigjen Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.
Laporan polisi tersebut telah diterima Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/B/1959/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 11 April 2023. Laporan ini dilakukan oleh kuasa hukum Brigjen Endar, Rakhmat Mulyana.
Laporan ini didasarkan SK Sekjen KPK Nomor 152/KP.07.00/50/03/2023 tertanggal 31 Maret 2022 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri yang ditugaskan pada KPK. Intinya, memberhentikan dengan hormat Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya pada KPK sebagai Direktur Penyelidikan pada unit organisasi Direktorat Penyidikan KPK.
Baca juga: Datang ke KPK, Brigjen Endar Balik Kanan karena Aksesnya Ditutup
Adapun alasan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari KPK sebagaimana tertera pada SK Sekjen KPK tersebut adalah dikarenakan telah berakhir masa penugasannya.
"Hal ini tidak berlandaskan alasan yang valid dan logis karena tidak sesuai dengan Pasal 30 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK yang mengatur mengenai pengembalian ke instansi induk apabila terbukti melanggar pelanggaran disiplin berat," kata Rahkmat dalam keterangannya, Selasa (11/4/2023).
Padahal, kata dia, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan bahwa Brigjen Endar Priantoro tidak pernah sekali pun melanggar kode etik KPK sejak menjabat sebagai Dirlidik KPK dari 2020.
Terlebih, Brigjen Endar Priantoro juga diketahui memiliki banyak prestasi selama menjabat sebagai Dirlidik KPK di antaranya yakni OTT Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Kasus Suap dan Gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.
"Dari alasan pemberhentian tersebut, maka patut diduga Cahya Hardianto Harefa dan Zuraida Retno Pamungkas secara sewenang-wenang telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pegawai negeri untuk memberhentikan Endar Priantoro dari KPK," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi informasi soal kosongnya ruang penyidik dan penyelidik gara-gara polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan. Menurut KPK, informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengakui memang ruang penyidik dan penyelidik kosong. Tetapi bukan karena mereka protes. Para penyidik dan penyelidik mayoritas sedang melakukan kegiatan di luar kota.
"Kegiatan penyidikan hari ini (6/4) beberapa terjadwal di luar kantor. Di antaranya kegiatan penyidikan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Maluku, Papua, Kendari, Balikpapan, dan Kalimantan Selatan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (6/4/2023).
Kegiatan penyidikan KPK di luar kota, kata Ali Fikri, di antaranya berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Di Mapolda Maluku ada sembilan saksi yang diperiksa terkait dugaan suap bupati Buru Selatan. Enam saksi diperiksa di Kejati Yogyakarta terkait kasus pembangunan Stadion Mandala Krida.
Laporan polisi tersebut telah diterima Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/B/1959/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 11 April 2023. Laporan ini dilakukan oleh kuasa hukum Brigjen Endar, Rakhmat Mulyana.
Laporan ini didasarkan SK Sekjen KPK Nomor 152/KP.07.00/50/03/2023 tertanggal 31 Maret 2022 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri yang ditugaskan pada KPK. Intinya, memberhentikan dengan hormat Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya pada KPK sebagai Direktur Penyelidikan pada unit organisasi Direktorat Penyidikan KPK.
Baca juga: Datang ke KPK, Brigjen Endar Balik Kanan karena Aksesnya Ditutup
Adapun alasan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari KPK sebagaimana tertera pada SK Sekjen KPK tersebut adalah dikarenakan telah berakhir masa penugasannya.
"Hal ini tidak berlandaskan alasan yang valid dan logis karena tidak sesuai dengan Pasal 30 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK yang mengatur mengenai pengembalian ke instansi induk apabila terbukti melanggar pelanggaran disiplin berat," kata Rahkmat dalam keterangannya, Selasa (11/4/2023).
Padahal, kata dia, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan bahwa Brigjen Endar Priantoro tidak pernah sekali pun melanggar kode etik KPK sejak menjabat sebagai Dirlidik KPK dari 2020.
Terlebih, Brigjen Endar Priantoro juga diketahui memiliki banyak prestasi selama menjabat sebagai Dirlidik KPK di antaranya yakni OTT Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Kasus Suap dan Gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.
"Dari alasan pemberhentian tersebut, maka patut diduga Cahya Hardianto Harefa dan Zuraida Retno Pamungkas secara sewenang-wenang telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pegawai negeri untuk memberhentikan Endar Priantoro dari KPK," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi informasi soal kosongnya ruang penyidik dan penyelidik gara-gara polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan. Menurut KPK, informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengakui memang ruang penyidik dan penyelidik kosong. Tetapi bukan karena mereka protes. Para penyidik dan penyelidik mayoritas sedang melakukan kegiatan di luar kota.
"Kegiatan penyidikan hari ini (6/4) beberapa terjadwal di luar kantor. Di antaranya kegiatan penyidikan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Maluku, Papua, Kendari, Balikpapan, dan Kalimantan Selatan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (6/4/2023).
Kegiatan penyidikan KPK di luar kota, kata Ali Fikri, di antaranya berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Di Mapolda Maluku ada sembilan saksi yang diperiksa terkait dugaan suap bupati Buru Selatan. Enam saksi diperiksa di Kejati Yogyakarta terkait kasus pembangunan Stadion Mandala Krida.
(rca)
Lihat Juga :
