Pemkot Jakut Tegur Jakpro Soal Penyerobotan Jalur Pedestrian dan Saluran Air di Pluit
Selasa, 04 April 2023 - 16:05 WIB
loading...
Warga di sekitar Jalan Niaga, RT 11/03 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan penyerobotan lahan yang dilakukan beberapa ruko yang menjadikan saluran air/drainase dan jalur pedestrian sebagai tempat usaha. Foto: SINDOnews/Yohannes Tobing
A
A
A
JAKARTA - Pemkot Jakarta Utara mengirimkan surat kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membantu menyelesaikan keluhan masyarakat terkait lahan di kawasan Ruko Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, RT 11/03 Kelurahan Pluit, Penjaringan.
Kabag Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Jakarta Utara, Ardan Solihin mengatakan bahwa pemberian surat ini adalah untuk pertanggung jawaban atas lahan yang sebelumnya dimiliki Jakpro.
”Seperti yang disarankan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, walikota yang bersurat ke Jakpro, mengingat lokasi tersebut kawasannya adalah milik mereka dan belum ada proses serah terima,” kata Ardan Solihin pada Selasa (4/4/2023).
Baca juga: Puluhan Ruko di Pluit Serobot Jalur Pedestrian dan Saluran Air
Dijelaskan Ardan, lokasi tersebut bukanlah aset milik Pemprov DKI Jakarta, sementara Jakpro memiliki kewenangan yang penuh di areal satu kawasan tersebut. Namun demikian menurutnya pemerintah harus hadir dalam penyelesaian ini.
Dalam penyelesaian ini diperlukan pemikiran yang matang, tidak sembrono dan tetap kondusif. Untuk itu pemkot jakut berusaha untuk mendengarkan keluhan kedua belah pihak, baik pengadu dalam hal ini Ketua RT ataupun pemilik bangunan yang diadukan.
Kabag Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Jakarta Utara, Ardan Solihin mengatakan bahwa pemberian surat ini adalah untuk pertanggung jawaban atas lahan yang sebelumnya dimiliki Jakpro.
”Seperti yang disarankan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, walikota yang bersurat ke Jakpro, mengingat lokasi tersebut kawasannya adalah milik mereka dan belum ada proses serah terima,” kata Ardan Solihin pada Selasa (4/4/2023).
Baca juga: Puluhan Ruko di Pluit Serobot Jalur Pedestrian dan Saluran Air
Dijelaskan Ardan, lokasi tersebut bukanlah aset milik Pemprov DKI Jakarta, sementara Jakpro memiliki kewenangan yang penuh di areal satu kawasan tersebut. Namun demikian menurutnya pemerintah harus hadir dalam penyelesaian ini.
Dalam penyelesaian ini diperlukan pemikiran yang matang, tidak sembrono dan tetap kondusif. Untuk itu pemkot jakut berusaha untuk mendengarkan keluhan kedua belah pihak, baik pengadu dalam hal ini Ketua RT ataupun pemilik bangunan yang diadukan.
Lihat Juga :
