Agar Tidak Terulang Lagi, Buffer Zone Depo Pertamina Plumpang Diminta Selesai 3 Bulan
Selasa, 14 Maret 2023 - 20:27 WIB
loading...
Sejumlah warga melintas di sekitar permukiman warga pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Foto: MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga diminta memperluas buffer zone atau zona penyangga antara Depo Plumpang dengan permukiman warga . Hal itu untuk mengantisipasi kebakaran yang mengakibatkan orang terluka maupun meninggal dunia.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Dia juga meminta, agar buffer zone itu diselesaikan dalam kurun waktu tiga bulan. Baca juga: Usai Kebakaran Pertamina Plumpang, Heru Budi Bakal Bangun Buffer Zone antara Depo dan Permukiman
"Mengantisipasi persitiwa serupa tidak terjadi lagi, saya meminta Pertamina menyelesaikan persoalan buffer zone ini dalam tiga bulan," kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT Pertamina di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dia juga mengatakan, untuk mempercepat penataan buffer zone Depo Pertamina Plumpang, Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Bila perlu, dia meminta persoalan buffer zone ini dibawa ke rapat terbatas menteri kabinet Presiden Joko Widodo.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Dia juga meminta, agar buffer zone itu diselesaikan dalam kurun waktu tiga bulan. Baca juga: Usai Kebakaran Pertamina Plumpang, Heru Budi Bakal Bangun Buffer Zone antara Depo dan Permukiman
"Mengantisipasi persitiwa serupa tidak terjadi lagi, saya meminta Pertamina menyelesaikan persoalan buffer zone ini dalam tiga bulan," kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT Pertamina di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dia juga mengatakan, untuk mempercepat penataan buffer zone Depo Pertamina Plumpang, Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Bila perlu, dia meminta persoalan buffer zone ini dibawa ke rapat terbatas menteri kabinet Presiden Joko Widodo.
Lihat Juga :
