2 Oknum Polisi di Riau Diduga Peras Tersangka Narkoba, Minta Uang Rp50 Juta untuk Bebaskan Barang Bukti

KUANSING - Dua oknum polisi di Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berinisial Bripka HK dan Brigadir RN diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka narkoba. Berdasarkan informasi yang beredar, kedua oknum polisi itu memintai uang Rp50 juta.

Uang Rp 50 juta itu dikabarkan untuk bisa mengeluarkan barang bukti mobil yang sebelumnya disita penyidik.



Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto menjelaskan bahwa penangkapan terhadap kedua pelaku telah dilakukan pada pertengahan Januari 2023 lalu di Pekanbaru.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita satu unit mobil sebagai barang bukti.

"Kabarnya kedua oknum tersebut diduga meminta sejumlah uang untuk pengembalian mobil yang sempat disita agar tak jadi diamankan sebagai barang bukti. Ini yang masih didalami kebenarannya," ucap Narto, Kamis (2/3/2023).

Menurut informasi, keluarga tersangka menyatakan bersedia dan menyerahkan uang yang dimaksud. Belakangan uang tersebut akhirnya dikembalikan oleh kedua oknum tersebut.


Sementara itu, Kapolres Kuansing, AKBP Rendra Oktha Dinata menyatakan telah mengambil langkah untuk melakukan pendalaman lebih lanjut kasus tersebut.

Kapolres menyampaikan terima kasih atas penyampaian informasi mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan anak buahnya itu.

"Saya sudah perintahkan pihak Propam untuk melakukan penyelidikan guna mendalami informasi tersebut," ungkap Rendra.

Sesuai intruksi Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal bahwa jika terbukti, maka dua oknum tersebut akan ditindak tegas.

"Arahan Kapolda Riau tidak ada toleransi bagi oknum anggota yang melakukan pelanggaran/penyimpangan. Setiap dugaan pelanggaran, akan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apalagi ini dugaannya terkait proses penyidikan. Tidak dibenarkan main-main dengan penyidikan," tegas Kapolres.

Rendra mengingatkan jajarannya untuk dapat bekerja dengan baik sesuai aturan. Bukan malah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra Polri di mata masyarakat.

Setiap pelanggaran tentu ada sanksi atau hukumannya. Kapolres meminta semua personel hendaknya dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

"Perlu diingat bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. Tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang dalam proses hukum," tandasnya.