Dinsos PMD Pangandaran Identifikasi Problem BUMDes
Kamis, 16 Juli 2020 - 19:14 WIB
loading...
Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dinsos PMD, Trisnadi Kholik.
A
A
A
PANGANDARAN - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran lakukan identifikasi problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dinsos PMD, Trisnadi Kholik mengatakan dari 93 desa yang ada di 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran ada 86 BUMDes yang dibentuk oleh Pemerintah Desa. "Saat ini kami sedang identifikasi seluruh BUMDes yang ada sebagai bahan dasar evaluasi penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk BUMDes," kata Trisnadi.
Trisnadi menambahkan, dari 10 Kecamatan, pihaknya baru selesai melakukan monitoring di empat kecamatan di antaranya, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang dan Kecamatan Cijulang. "Rata-rata hasil monitoring yang telah kami laksanakan terdapat beberapa temuan administrasi soal pengelolaan BUMDes," tambahnya.
Salah satu contoh temuan administrasi yang dia temukan masih terdapat kesalahan tahapan dan prosedur. "Harusnya penyertaan modal direalisasikan ke BUMDes dari Pemerintah Desa setelah ada Surat Keputusan struktur BUMDes," jelasnya.
Penyertaan modal juga bisa direalisasikan setelah adanya pengajuan dari struktur pengurus BUMDes. "Beberapa Desa ada yang memberikan pernyertaan modal sebelum ada SK pengurus BUMDes dan mengalokasikan anggaran sebelum adanya pengajuan dari pengurus BUMDes," papar Trisnadi.
Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dinsos PMD, Trisnadi Kholik mengatakan dari 93 desa yang ada di 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran ada 86 BUMDes yang dibentuk oleh Pemerintah Desa. "Saat ini kami sedang identifikasi seluruh BUMDes yang ada sebagai bahan dasar evaluasi penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk BUMDes," kata Trisnadi.
Trisnadi menambahkan, dari 10 Kecamatan, pihaknya baru selesai melakukan monitoring di empat kecamatan di antaranya, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang dan Kecamatan Cijulang. "Rata-rata hasil monitoring yang telah kami laksanakan terdapat beberapa temuan administrasi soal pengelolaan BUMDes," tambahnya.
Salah satu contoh temuan administrasi yang dia temukan masih terdapat kesalahan tahapan dan prosedur. "Harusnya penyertaan modal direalisasikan ke BUMDes dari Pemerintah Desa setelah ada Surat Keputusan struktur BUMDes," jelasnya.
Penyertaan modal juga bisa direalisasikan setelah adanya pengajuan dari struktur pengurus BUMDes. "Beberapa Desa ada yang memberikan pernyertaan modal sebelum ada SK pengurus BUMDes dan mengalokasikan anggaran sebelum adanya pengajuan dari pengurus BUMDes," papar Trisnadi.
