Tak Kompak, 2 Kades di Bulukumba Malah Dukung Pansus BLT
Rabu, 15 Juli 2020 - 18:04 WIB
loading...
Suasana pertemuan 109 kepala desa dengan anggota DPRD Bulukumba yang membahas mengenai pembentukan pansus BLT dana desa, beberapa waktu lalu. Foto: SINDOnews/Eky Hendrawan
A
A
A
BULUKUMBA - Penolakan para kepala desa atau kades terkait pembentukan panitia khusus (pansus) Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidaklah solid. Toh, sedikitnya ada dua kades yang mengisyaratkan dukungan atas pembentukan pansus tersebut.
Dalam rapat pansus BLT di Ruang Paripurna DPRD Bulukumba , Rabu (15/7/2020), terdapat dua kades yang hadir. Mereka yakni Kepala Desa Kahayya Ahmad dan Kepala Desa Balibo Darmawati.
Kehadiran kedua kades tersebut pun mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD Bulukumba yang tergabung dalam pansus.
"Kedua kepala desa ini harus diapresiasi. Mereka ini, pemerintah desa harapan kita ke depan. Kehadiran keduanya menunjukkan mereka kades yang intelek dan mampu melihat kondisi saat ini,” kata anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Nasdem, Syarifuddin, yang disambut tepuk tangan anggota DPRD lainnya menyoraki kehadiran kedua kades tersebut.
Baca Juga: Ratusan Kades Tolak Pansus, Legislator Golkar: Hanya Orang Salah Takut Diawasi
Penolakan pansus, kata Syarifuddin oleh kades lainnya seharusnya tidak perlu berlebihan. Toh, DPRD Bulukumba hanya ingin mencocokan data penerima bantuan dan mencari solusi terkait keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.
”Seluruh anggota DPRD tidak punya niat negatif sedikit pun, semuanya positif, kades adalah mitra kita. Kita tidak mau mereka menjadi korban yang selalu disalahkan warga kalau demo ke sini, dituduh menyelewengkan anggaran bantuan,” jelas Syarifuddin.
Kepala Desa Balibo, Darmawati, yang hadir mengaku saat ini banyak warganya yang belum mendapatkan bantuan. Hal itu dikarenakan terbatasnya anggaran bantuan untuk warga yang berdampak COVID-19.
”Ada sekitar 60 KK yang belum dapat, semoga di rapat pansus ini ada solusi untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan,” harap Darmawati.
Sekadar diketahui, beberapa kepala desa secara tegas menyatakan penolakan terkait pansus BLT. Mereka bahkan melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Bulukumba, beberapa waktu lalu. Mereka menolak ansus BLT yang dibentuk oleh DPRD Bulukumba lantaran dianggap terlalu mencampuri dapur pemerintah desa.
Baca Juga: Tolak Pansus BLT Dana Desa, 109 Kades Seruduk Gedung DPRD Bulukumba
Dalam rapat pansus BLT di Ruang Paripurna DPRD Bulukumba , Rabu (15/7/2020), terdapat dua kades yang hadir. Mereka yakni Kepala Desa Kahayya Ahmad dan Kepala Desa Balibo Darmawati.
Kehadiran kedua kades tersebut pun mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD Bulukumba yang tergabung dalam pansus.
"Kedua kepala desa ini harus diapresiasi. Mereka ini, pemerintah desa harapan kita ke depan. Kehadiran keduanya menunjukkan mereka kades yang intelek dan mampu melihat kondisi saat ini,” kata anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Nasdem, Syarifuddin, yang disambut tepuk tangan anggota DPRD lainnya menyoraki kehadiran kedua kades tersebut.
Baca Juga: Ratusan Kades Tolak Pansus, Legislator Golkar: Hanya Orang Salah Takut Diawasi
Penolakan pansus, kata Syarifuddin oleh kades lainnya seharusnya tidak perlu berlebihan. Toh, DPRD Bulukumba hanya ingin mencocokan data penerima bantuan dan mencari solusi terkait keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.
”Seluruh anggota DPRD tidak punya niat negatif sedikit pun, semuanya positif, kades adalah mitra kita. Kita tidak mau mereka menjadi korban yang selalu disalahkan warga kalau demo ke sini, dituduh menyelewengkan anggaran bantuan,” jelas Syarifuddin.
Kepala Desa Balibo, Darmawati, yang hadir mengaku saat ini banyak warganya yang belum mendapatkan bantuan. Hal itu dikarenakan terbatasnya anggaran bantuan untuk warga yang berdampak COVID-19.
”Ada sekitar 60 KK yang belum dapat, semoga di rapat pansus ini ada solusi untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan,” harap Darmawati.
Sekadar diketahui, beberapa kepala desa secara tegas menyatakan penolakan terkait pansus BLT. Mereka bahkan melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Bulukumba, beberapa waktu lalu. Mereka menolak ansus BLT yang dibentuk oleh DPRD Bulukumba lantaran dianggap terlalu mencampuri dapur pemerintah desa.
Baca Juga: Tolak Pansus BLT Dana Desa, 109 Kades Seruduk Gedung DPRD Bulukumba
(tri)
Lihat Juga :
