Atasi Macet Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Berkolaborasi dengan Kota Penyangga

JAKARTA - Kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI diminta berkolaborasi dengan kota penyangga Jakarta.

Kemacetan sebenarnya tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, kemacetan di Kota Metropolitan ini selalu menjadi sorotan.
Baca juga: Horor Macet Jakarta, Heru Budi Instruksikan PT Transjakarta Tambah Bus

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth mengatakan, kemacetan di Jakarta akibat pelayanan transportasi umum masih sangat tertinggal dan cukup memprihatinkan. Berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Kemacetan di Jakarta karena masyarakatnya masih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Di negara maju, warganya cenderung menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi," ujar Kenneth, Minggu (12/2/2023).

Padatnya kendaraan di jalan menjadi pemicu kemacetan. Belum lagi ditambah adanya proyek konstruksi jalan, kecelakaan lalu lintas, serta faktor cuaca. Padahal, saat ini moda transportasi publik tersedia di Jakarta sudah semakin beragam, mulai dari Transjakarta, KRL Commuter Line, hingga MRT. Namun, Pemprov DKI terkesan tidak mampu menaikkan minat masyarakatnya beralih untuk naik transportasi umum.

"Usai pencabutan PPKM di Jakarta ini sangat berdampak sekali terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Seharusnya sarana transportasi publik diperluas cakupan rutenya. Lalu, kualitas kenyamanan juga harus ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik," ucapnya.

Saat ini, Kent menemukan fakta di lapangan bahwa pelayanan transportasi umum masih belum memadai dan maksimal.

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI itu, penanganan kemacetan tidak hanya cukup perbaikan fasilitas dan regulasi yang mendukung di Jakarta saja, akan tetapi juga diperlukan kerja sama antardaerah di kawasan penyangga.

"Pemprov DKI harus bekerja sama dan membangun komunikasi dengan pemda-pemda di kawasan penyangga untuk menangani masalah ini. Buang segala macam ego sektoral sehingga bersama-sama bisa membuat satu formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan macet. Karena mobilitas orang di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat Jakarta, tapi sebagian besar juga dari luar, khususnya daerah penyangga," beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

Pemprov DKI juga bisa mengintegrasikan sistem kendali yang utuh agar dapat membantu penyelesaian kemacetan di kota. Seperti alat kendali yang berupa software yang dipasang di Jakarta Smart City System.

Penggunaannya memungkinkan pengelola mengetahui berapa jumlah kendaraan yang lewat dan kecepatannya serta mengontrol keaktifan lampu lalu lintas secara efisien dan sesuai kebutuhan.

"Masalah kemacetan di Jakarta dapat diselesaikan apabila Pemprov DKI benar-benar serius dan punya keinginan keras dalam membuat suatu terobosan. Buat satu sistem yang terintegrasi untuk bisa melihat dan mengontrol situasi di jalan-jalan utama," katanya.

Dengan sistem yang terintegrasi, Pemprov DKI bisa melihat penyebab kemacetan yang kerap terjadi. Apakah akibat jalan rusak, ada mobil mogok, kecelakaan lalu lintas, dan juga karena parkir liar atau juga putaran balik (u-turn) liar.

"Dari sistem ini kita bisa mengontrol kondisi dan situasi di halte-halte Transjakarta, MRT atau transportasi publik lainnya terkait kapasitas pelayanannya apakah sudah maksimal atau tidak. Di sistem yang terintegrasi ini bisa mengawasi dan melihat semua kondisi serta apa permasalahan di jalan-jalan utama sekaligus dicarikan solusi pemecahannya," jelasnya.

Berdasarkan data kendaraan yang diterbitkan Korlantas Polri, Kamis 26 Januari 2023, total kepemilikan mobil pribadi di Jakarta yakni 3.614.575 unit dan sepeda motor 17.252.412 unit. Jumlah tersebut selalu meningkat setiap harinya.

Menurut Kent, parkir-parkir liar juga menjadi satu masalah yang lumayan berdampak kepada kemacetan di Jakarta, dan menjadi salah satu prioritas pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Dia menyarankan membuat MoU aturan main yang jelas dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam berkolaborasi untuk mengurai kemacetan.

"Supaya Ditlantas bisa memaksimalkan peran anggotanya dalam membantu Pemprov DKI untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian mobilitas truk-truk angkut juga harus dibatasi waktu operasional beredarnya di jalan, layaknya truk-truk angkut ini hanya boleh beroperasi pada pukul 21.00-06.00 WIB setelah itu dilarang beroperasi," ujarnya.
Baca juga: Bikin Macet Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Mobil Parkir Sembarangan Langsung Derek

"Intinya tidak boleh beroperasi pada waktu jam-jam sibuk. Kalau ada yang melanggar harus dicabut izinnya atau kantor yang menaungi mobil truk tersebut harus diberikan sanksi keras atau pencabutan izin usaha, karena mobilitas truk angkut juga menjadi sebagian permasalahan terjadinya kemacetan di Jakarta," sambungnya.

Kent mengakui mengatasi kemacetan di Jakarta tentu saja tidak semudah membalikkan telapan tangan, karena seringkali ada benturan kepentingan. Kemacetan bisa diatasi jika seluruh masyarakat dan pejabatnya sadar akan tugas dan peranannya masing-masing

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman sebelumnya mengatakan terjadi peningkatan kemacetan parah di jalanan Jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir. Tidak tanggung-tanggung peningkatan kemacetan yang terjadi hingga 48 persen dari sebelumnya 34 persen.

"Kalau dulu di tahun 2019 indeksnya 53 persen. Pas Covid-19 tahun 2020 itu di angka indeksnya 34 persen. Mulai naik di Desember 2022 di angka 48 persen," ujar Latif.

Menurut dia, angka tersebut menunjukkan tambahan durasi perjalanan yang harus dialami pengendara akibat macet. Kemacetan meningkat seiring semakin tingginya aktivitas masyarakat setelah dicabutnya status PPKM oleh Presiden. Sehingga, menjadi sinyal meningkatnya perekonomian masyarakat.