Marak Kasus Korupsi, Pemuda Papua Minta KPK Tegas Tangkap Koruptor
Selasa, 10 Januari 2023 - 22:52 WIB
Tokoh Pemuda Papua, Steve Mara mengingatkan bahaya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Bumi Cendrawasih. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
JAYAPURA - Marak kasus korupsi di Papua membuat keprihatinan pemuda di Bumi Cendrawasih. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menangkap para koruptor.
Hal ini terkait langkah KPK menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah ditetapkan jadi tersangka, Selasa (10/1/2023). Lukas Enembe yang proses penangkapannya memakan waktu kini telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain Lukas Enembe, pejabat Papua yang lebih dulu digelandang KPK adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, selanjutnya Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.
Tokoh Pemuda Papua, Steve Mara mengingatkan kembali bahaya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ini. Dia menegaskan KKN menjadi penyebab utama kegagalan dalam pembangunan daerah.
"Sampai saat ini KKN adalah penyebab utama kegagalan dalam pembangunan pemerintahan daerah. Bukan hanya infrastruktur, namun pembangunan SDM juga dapat gagal jika penggunan dana tidak tepat sasaran (dikorupsi)," kata Steve, Selasa (10/1/2023) malam.
Dia menyebut masih ada beberapa daerah dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. IPM menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya suatu daerah dalam menjalankan program pemerintahan.
"Catatan saya, banyak daerah di Indonesia, IPM nya rendah, dan dikategorikan menjadi daerah yang tidak bahagia," tandasnya.
Hal ini terkait langkah KPK menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah ditetapkan jadi tersangka, Selasa (10/1/2023). Lukas Enembe yang proses penangkapannya memakan waktu kini telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain Lukas Enembe, pejabat Papua yang lebih dulu digelandang KPK adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, selanjutnya Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.
Tokoh Pemuda Papua, Steve Mara mengingatkan kembali bahaya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ini. Dia menegaskan KKN menjadi penyebab utama kegagalan dalam pembangunan daerah.
"Sampai saat ini KKN adalah penyebab utama kegagalan dalam pembangunan pemerintahan daerah. Bukan hanya infrastruktur, namun pembangunan SDM juga dapat gagal jika penggunan dana tidak tepat sasaran (dikorupsi)," kata Steve, Selasa (10/1/2023) malam.
Dia menyebut masih ada beberapa daerah dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. IPM menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya suatu daerah dalam menjalankan program pemerintahan.
"Catatan saya, banyak daerah di Indonesia, IPM nya rendah, dan dikategorikan menjadi daerah yang tidak bahagia," tandasnya.
tulis komentar anda