Gereja Minta Proses Hukum Kasus Mutilasi di Mimika Terbuka, Warga Diimbau Tenang

"Kami juga minta supaya keluarga korban diperhatikan. Seperti salah satu korban itu adalah kepala kampung, lantas bagaimana istri dan anak-anaknya. Ini juga yang harus kita pikirkan termasuk korban lain paling tidak keluarganya juga diberikan perhatian," ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada masyarakat dan keluarga para korban untuk tidak melakukan hal-hal yang malah membuat upaya hukum kasus ini terganggu.

"Kami dalam lingkungan gereja juga berdoa ya, dan kami sampaikan kepada masyarakat dan keluarga korban untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan. Kasus ini sementara ditangani pihak yang berwenang, apalagi sudah ada atensi dari Presiden, Panglima dan Otoritas di Mimika," lanjutnya.

"Kami juga minta supaya ini berjalan dengan baik dan penegakan hukum atas kasus ini bisa terbuka dan masyarakat bisa tahu bahwa ada keseriusan yang dilakukan oleh aparat untuk menegakkan hukum atas kasus ini," ucapnya.

Pendeta Petrus juga meminta kasus mutilasi tersebut tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggiring persoalan ini menjadi keresahan dikalangan masyarakat.

"Kami juga berharap agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Jangan juga berlarut-larut, harus segera diproses hukum. Ini yang kami sampaikan, kalau boleh jangan berlarut-larutlah, dan kami harapkan supaya hal seperti ini tidak terulang lagi, sebab itu mereka adalah masyarakat kami yang sederhana dan biasa-biasa saja," katanya.

Dia sangat berharap bahwa dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) anak-anak muda Papua bisa menyiapkan diri, karena masa depan wilayah-wilayah itu ada ditangan mereka.

"Apalagi kita sedang berada di krisis global yang terjadi di dunia, ini persaingan yang cukup ketat. Sehingga anak anak kita ini harus benar-benar belajar dengan baik, kuliah dengan baik dan tidak turut dalam kegiatan kegiatan yang malah membuat mereka tidak fokus lagi dan nanti ujung-ujungnya mereka putus sekolah atau putus kuliah. Ini sangat disayangkan," sambungnya.

Hal senada disampaikan Pendeta Joop Suebu, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGGJ) di Kabupaten Jayapura.

Dia turut mengecam aksi keji yang dilakukan oleh oknum aparat. Pihaknya berharap kasus tersebut bisa segera diproses hukum secara adil.