BNN RI Kedepankan Soft Power Approach Berantas Narkoba
Selasa, 30 Agustus 2022 - 23:09 WIB
"Soft power approach yaitu kegiatan pencegahan, kemudian empowering melalui pemberdayaan masyarakat, dan tentunya yang paling penting adalah rehabilitasi. Setiap pekan saya evaluasi berapa penangkapan di seluruh Indonesia, namun bukan itu yang dibanggakan tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan orang," ungkapnya.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah intervensi berbasis masyarakat yang dimotori oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI.
Tahun 2021 sampai Agustus 2022 tercatat 25.407 orang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang melalui 204 klinik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, 341 lembaga rehabilitasi milik pemerintah, dan 338 lembaga rehabilitasi swasta masyarakat.
"Dalam kurun dua tahun ini juga telah terbentuk sekitar 613 unit intervensi berbasis masyarakat di seluruh Indonesia, dengan agen pemulihan sebanyak 4.154 orang," sebut Reinhard.
Saat ini, proses revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tengah berproses di DPR. Melalui revisi itu, Reinhard berharap para pengguna narkotika yang diarahkan masuk ke tahanan dapat direhabilitasi.
Sejalan dengan itu, pihaknya juga berusaha menggerakkan fasilitas rehabilitasi agar sesuai dengan standar World Health Organization (WHO). "Kami akan mengubah pengguna yang masuk sebagai tahanan untuk diusahakan agar mereka harus direhabilitasi," jelasnya.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah intervensi berbasis masyarakat yang dimotori oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI.
Tahun 2021 sampai Agustus 2022 tercatat 25.407 orang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang melalui 204 klinik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, 341 lembaga rehabilitasi milik pemerintah, dan 338 lembaga rehabilitasi swasta masyarakat.
"Dalam kurun dua tahun ini juga telah terbentuk sekitar 613 unit intervensi berbasis masyarakat di seluruh Indonesia, dengan agen pemulihan sebanyak 4.154 orang," sebut Reinhard.
Saat ini, proses revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tengah berproses di DPR. Melalui revisi itu, Reinhard berharap para pengguna narkotika yang diarahkan masuk ke tahanan dapat direhabilitasi.
Sejalan dengan itu, pihaknya juga berusaha menggerakkan fasilitas rehabilitasi agar sesuai dengan standar World Health Organization (WHO). "Kami akan mengubah pengguna yang masuk sebagai tahanan untuk diusahakan agar mereka harus direhabilitasi," jelasnya.
Lihat Juga :