20 Item Proyek Fisik Tahun 2011 Disdikbud Wajo Jadi Temuan BPK
Jum'at, 12 Agustus 2022 - 13:16 WIB
Sejumlah proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Wajo, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Foto: Ilustrasi/Sindonews
WAJO - Sejumlah proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Wajo, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Total anggaran keseluruhan, sebesar Rp2.829.094.916.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022. Terdapat sebanyak 20 pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2011 yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB).
Dalam lampiran LHP BPK. Pada nomenklatur 20 item proyek tersebut, tidak tertera alamat atau lokasi satuan pendidikan atau sekolahnya. Di sisi lain terdapat rincian anggaran setiap pekerjaan.
20 proyek dinilai tidak jelas tersebut. Terbagi 6 item pembangunan perpustakaan sekolah (DAK+pendamping), 8 item rehab sedang/berat bangunan sekolah (DAK + pendamping), 5 item belanja rehab ringan sekolah, dan 1 item pembangunan sarana olahraga.
Sekretaris Disdikbud Wajo, Muhammad Yahya mengaku, tidak jelasnya lokasi sekolah dalam nomenklatur, menjadi kendala dan menyulitkan proyek tahun 2011 ditelusuri.
"Tidak ada sama sekali nama sekolah atau alamatnya," ujarnya kepada Sindo, Jumat (12/8/2022).
Menurut Yahya, ia sama sekali tidak mengetahui persoalan pasti dari proyek tersebut sebab ia baru bertugas di Disdikbud Wajo pada tahun 2014.
Waktu itu satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat masih menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian ditarik Pemprov Sulsel di 2016.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022. Terdapat sebanyak 20 pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2011 yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB).
Dalam lampiran LHP BPK. Pada nomenklatur 20 item proyek tersebut, tidak tertera alamat atau lokasi satuan pendidikan atau sekolahnya. Di sisi lain terdapat rincian anggaran setiap pekerjaan.
20 proyek dinilai tidak jelas tersebut. Terbagi 6 item pembangunan perpustakaan sekolah (DAK+pendamping), 8 item rehab sedang/berat bangunan sekolah (DAK + pendamping), 5 item belanja rehab ringan sekolah, dan 1 item pembangunan sarana olahraga.
Sekretaris Disdikbud Wajo, Muhammad Yahya mengaku, tidak jelasnya lokasi sekolah dalam nomenklatur, menjadi kendala dan menyulitkan proyek tahun 2011 ditelusuri.
"Tidak ada sama sekali nama sekolah atau alamatnya," ujarnya kepada Sindo, Jumat (12/8/2022).
Menurut Yahya, ia sama sekali tidak mengetahui persoalan pasti dari proyek tersebut sebab ia baru bertugas di Disdikbud Wajo pada tahun 2014.
Waktu itu satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat masih menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian ditarik Pemprov Sulsel di 2016.
tulis komentar anda